JurnalPantura.id, Kudus — Pengurus Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan (BPeK) Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Kudus resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu malam (9/7/2025).
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris terpilih menjadi wakil ketua BPeK DPW PKB Jawa Tengah usai penetapan Bupati Blora Arief Rohman beberapa waktu lalu.
Hadir dalam pengukuhan, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlori menyampaikan bahwa BPeK merupakan inisiatif partai yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
“Ini selaras dengan amanah yang diberikan Presiden terpilih Pak Prabowo kepada Ketua Umum PKB, Pak Abdul Muhaimin Iskandar, yang kini menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat,” ungkap Gus Yusuf sapaan akrabnya.
Menurutnya, pengukuhan pengurus hingga tingkat kecamatan di Kudus menjadi langkah penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat, termasuk lewat pendampingan UMKM dan pemberdayaan anak muda yang bergerak di sektor teknologi.
“Kami sangat mengapresiasi program Pemkab Kudus. Harapannya ini disambut baik oleh masyarakat agar bisa mempercepat peningkatan ekonomi lokal,” imbuhnya.
Gus Yusuf juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih sangat tinggi. Ia menilai, penanganannya harus melibatkan seluruh elemen, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah.
“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ormas, lembaga, dan partai politik harus bergandengan tangan. PKB berkomitmen mendorong percepatan di daerah, apalagi jika di sana kader kami menjadi kepala daerah,” ujarnya.
Di tingkat provinsi, lanjut Gus Yusuf, struktur BPeK sudah terbentuk, dengan Bupati Blora Arief Rohman sebagai Ketua dan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris sebagai Wakil Ketua.
Usai pelantikan, Bupati Sam’ani menegaskan, badan tersebut diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi kepentingan masyarakat dalam menjalankan setiap program.
“Program harus tepat sasaran, dan yang paling penting adalah berkelanjutan. Tidak bisa jalan sepotong-sepotong, apalagi hanya demi pencitraan,” tegas Sam’ani.
Lebih lanjut, Sam’ani mengatakan BPeK akan segera menggelar rapat kerja untuk menyusun program-program utama yang disinergikan dengan program milik Pemerintah Kabupaten Kudus.
“Mereka akan menyusun program kerja, membuat SOP dan tugas pokok fungsi. Fokusnya mendata warga miskin dan menyiapkan intervensi yang tepat, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujarnya.
“Kita langsung gass pol, kalau bisa sekarang ya sekarang, kalau bisa langsung terbang, ya terbang,” tambahnya.
Ke depan, BPeK Kudus akan langsung bergerak dengan melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi di desa-desa. Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran.
“Bagaimana masyarakat bisa berdaya secara ekonomi, sosial, dan mandiri. Semua harus menyatu dalam satu gerak cepat,” kata Sam’ani.
Dengan pengukuhan ini, Kudus menjadi salah satu daerah terdepan yang telah membentuk kepengurusan BPeK lengkap hingga tingkat kecamatan. Diharapkan, langkah ini menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan bisa direplikasi di daerah lain. (J07/A01)
