Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tengah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sejumlah aset berupa tanah kosong hingga bangunan yang tidak lagi digunakan mulai didata untuk mengetahui potensi pemanfaatannya.
Aset-aset tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kudus. Sebagian di antaranya bahkan belum memiliki bangunan maupun aktivitas pemanfaatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Kudus agar aset yang dimiliki tidak terus terbengkalai dan bisa memberikan nilai tambah bagi daerah.
Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Kudus, Marinda Agustina, menyebut tanah kosong milik pemerintah daerah di Jati Wetan dan Prambatan Kidul menjadi beberapa aset yang belum dimanfaatkan. Kedua lokasi tersebut masih berupa lahan kosong tanpa bangunan.
“Tanah yang belum dimanfaatkan pemkab di Jati Wetan terus di Prambatan Kidul. Itu benar-benar masih kosong, belum ada bangunannya,” katanya, Senin, 9/11/2026.
Tak hanya lahan kosong, Pemkab Kudus juga memiliki sejumlah bangunan yang belum difungsikan secara maksimal. Salah satunya Rumah Potong Hewan (RPH) di Prambatan Kidul.
Hingga kini, pemanfaatan bangunan tersebut masih perlu dikaji sehingga terbuka kemungkinan pengelolaan oleh pihak ketiga apabila memenuhi ketentuan penilaian aset.
Marinda mengatakan, pihaknya tidak menutup peluang bagi investor maupun pihak lain yang berminat memanfaatkan aset milik pemerintah daerah. Namun, kerja sama tersebut harus mengikuti prosedur dan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kalau misalkan nanti dari pihak ketiga ada yang mau memanfaatkan dan sesuai dengan penilaian KJPP ya mangga (silakan), tidak apa-apa,” terangnya.
Aset lain yang turut menjadi perhatian adalah rumah dinas di Wergu Wetan. Bangunan tersebut sudah lama tidak ditempati lantaran kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk digunakan.
BPPKAD Kudus berencana mengajukan penghapusan nilai tanah dan bangunan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan. Meski bangunannya sudah tidak layak, lahan tersebut dinilai masih mempunyai nilai ekonomi.
Lokasinya yang berada di kawasan strategis menjadi salah satu alasan aset tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Terlebih, kawasan sekitarnya berdekatan dengan Taman Krida, GOR Wergu Wetan, dan Balai Jagong.
“Itu potensial bisa disewakan ke publik. Karena di sampingnya itu ada Taman Krida yang akan dibangun jadi sangat potensial, tapi kita juga harus koordinasi dengan Disdikpora karena ini wewenang mereka,” jelas Marinda.
Saat ini, proses inventarisasi masih terus berjalan. Marinda mengakui masih terdapat banyak aset daerah yang belum tercatat secara lengkap, bahkan belum menjalani penilaian KJPP.
Pendataan dilakukan untuk memastikan seluruh aset milik Pemkab Kudus diketahui keberadaan, kondisi, serta status pemanfaatannya sehingga tidak ada aset yang luput dari pengawasan. (J05/A01)
