Jurnalpantura.id, Kudus – Masyarakat Kabupaten Kudus diminta segera memastikan data keluarganya telah masuk dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Pasalnya, pendataan melalui sistem yang menjadi inovasi Kementerian Sosial tersebut berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.
Berdasarkan data hingga Senin, 9/11/2026, jumlah keluarga yang telah terdaftar dalam sistem Perlinsos di Kudus baru mencapai 31.660 kartu keluarga (KK). Angka tersebut setara 10,54 persen dari total 300.275 KK.
Capaian ini sekaligus menempatkan Kudus pada posisi terendah dalam pendataan Perlinsos dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menjelaskan bahwa pendaftaran dalam sistem Perlinsos menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses bantuan PKH maupun BPNT.
Karena itu, masyarakat, termasuk keluarga yang sebelumnya sudah menerima bantuan, perlu memastikan status pendataan mereka agar tidak terkendala saat pencairan bantuan.
Winarno mengingatkan bahwa status sebagai penerima bantuan sebelumnya tidak serta-merta menjamin bantuan dapat terus dicairkan apabila data keluarga belum masuk dalam sistem Perlinsos.
“Kalau belum masuk di Perlinsos tidak bisa menerima bantuan, makanya harus terdaftar dalam Perlinsos dulu,” ujar Winarno, Selasa, 10/11/2026.
Untuk mempercepat pendataan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan agen Perlinsos yang tersedia di berbagai wilayah.
Menariknya, kesempatan menjadi agen terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, TNI-Polri, ASN, pendamping desa, karang taruna, hingga masyarakat umum.
Syarat utamanya adalah telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Disdukcapil.
Saat ini, Kabupaten Kudus telah memiliki 2.564 agen Perlinsos dari berbagai kalangan. Agen tersebut tidak hanya bertugas membantu pendaftaran warga lain, tetapi juga dapat mendaftarkan data keluarganya sendiri.
Selanjutnya, penentuan kelayakan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan melalui proses verifikasi oleh sistem.
“Siapapun bisa menjadi agen Perlinsos asalkan sudah aktivasi IKD, dan dia juga bisa mendaftarkan diri sendiri. Nanti layak atau tidak layak sebagai KPM bantuan akan diverifikasi langsung oleh sistem,” tambahnya.
Menurut Winarno, proses verifikasi dalam sistem Perlinsos didukung integrasi data dengan sejumlah instansi, seperti BPN, PLN, Dukcapil Kemendagri, Korlantas Polri atau Samsat, BPS melalui DTSEN, BPJS Kesehatan, hingga BKN.
Integrasi tersebut memungkinkan data calon penerima maupun penerima bantuan diperiksa berdasarkan informasi dari berbagai lembaga.
“Jadi data calon KPM maupun KPM bansos bisa terbaca dari instansi lain, untuk melihat apakah memenuhi syarat menerima bansos atau tidak. Jadi lebih terpadu sistemnya,” tandasnya.
Adapun di Kabupaten Kudus, kuota penerima PKH mencapai sekitar 23 ribu hingga 25 ribu KPM setiap triwulan, sedangkan kuota bantuan sembako atau BPNT sekitar 35 ribu KPM per triwulan dengan nilai bantuan Rp 300 ribu.
Besaran PKH disesuaikan dengan komponen keluarga, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak sekolah.
Sementara itu, salah satu kriteria penerima BPNT adalah masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. (J05/A01)
