Jurnalpantura.id, Kudus – Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari sebelumnya 6,59 persen menjadi 6,41 persen.
Seiring dengan capaian tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 77,94 menjadi 78,61.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyambut baik hasil survei tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, capaian itu menjadi gambaran adanya upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Kudus.
“Alhamdulillah Kabupaten Kudus untuk kemiskinan turun, dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen. Terus IPM kita juga naik dari 77,94 menjadi 78,61,” ungkap Sam’ani usai menerima laporan BPS, Selasa, 10/11/2026.
Sam’ani menjelaskan, keberhasilan menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari sinergi berbagai elemen. Peran TNI-Polri, organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, hingga kalangan pengusaha dinilai turut mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang lebih baik.
Sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), juga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain program pemerintah, Bupati menyoroti keberadaan sektor informal yang dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Aktivitas pedagang kaki lima (PKL), pengemudi ojek online, serta pelaku perdagangan melalui platform digital menjadi bagian dari sumber penghasilan masyarakat.
Meski tidak seluruhnya tercatat dalam pekerjaan formal, kegiatan tersebut dinilai mampu menjaga perputaran uang dan daya beli warga.
“Faktor yang mendasari mungkin ada sektor informal. Pekerjaan yang tidak tetap seperti PKL, ojek online, termasuk usaha-usaha lain yang tidak tampak seperti jual-beli online dan sebagainya,” jelasnya.
Meski demikian, Sam’ani mengakui bahwa aktivitas sektor informal, khususnya PKL, terkadang menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang, konsumen, serta masyarakat umum.
Dengan demikian, kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, menerangkan bahwa penentuan angka kemiskinan menggunakan pendekatan moneter berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga.
Pada pengukuran terbaru, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 640.041 per kapita per bulan. Artinya, keluarga dengan empat anggota rumah tangga masuk kategori miskin apabila total pengeluaran bulanannya berada di bawah sekitar Rp2,56 juta.
“Angka garis kemiskinan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 576.195 per kapita per bulan, seiring perubahan harga kebutuhan pokok dan inflasi,” ucapnya.
Eko menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli, termasuk penataan aktivitas PKL, menjadi bagian dari upaya mendukung kondisi ekonomi masyarakat. (J05/A01)
