Jurnalpantura.id, Kudus – Video aksi pembakaran kaos bertuliskan BPBD Kudus menjadi perbincangan di media sosial. Aksi tersebut diduga merupakan bentuk kekecewaan anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kudus terhadap persoalan yang belakangan terjadi antara relawan dengan pihak internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus.
Ketua FRPB Kudus, Yulian Noor Widya, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan luapan emosi anggota yang merasa pengabdian dan kontribusi mereka selama bertahun-tahun dalam membantu penanganan bencana kurang mendapatkan penghargaan.
Sebelum video pembakaran kaos beredar, media sosial lebih dahulu diramaikan dengan rekaman sejumlah relawan yang terlihat mengangkut barang-barang dari sebuah ruangan. Barang tersebut dimasukkan ke mobil bak terbuka untuk dipindahkan ke rumah salah satu anggota di Kelurahan Mlatinorowito, Kecamatan Kota, Kudus.
Pemindahan barang yang berlangsung pada Jumat (6/11/2026) itu diduga berkaitan dengan permintaan pengosongan sekretariat FRPB yang selama ini berada di area kantor BPBD Kudus.
Selain pemindahan barang, beredar pula rekaman pencopotan stiker bertuliskan BPBD Kudus dari sejumlah fasilitas, di antaranya kendaraan, helm, dan ambulans yang digunakan relawan.
Sorotan publik semakin meningkat setelah muncul video berdurasi 38 detik yang memperlihatkan seseorang membakar kaos berlogo BPBD Kudus. Rekaman tersebut disertai tulisan yang mengisyaratkan kekecewaan terhadap kondisi yang sedang dihadapi.
Yulian Noor Widya yang akrab disapa Lilik menegaskan, persoalan tersebut bukan ditujukan kepada BPBD sebagai lembaga pemerintah. Ia menyebut ketegangan yang terjadi lebih berkaitan dengan adanya oknum internal yang dinilai keberatan dengan keberadaan FRPB di lingkungan kantor BPBD.
“Ini bukan BPBD-nya, tetapi ada oknum BPBD yang tidak berkenan dengan keberadaan FRPB di lingkungan kantor BPBD. Kami tidak tahu alasannya apa di balik ini semua,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Ia menuturkan, perubahan hubungan antara relawan dan pihak internal BPBD mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya menyangkut akses terhadap fasilitas penunjang kegiatan kebencanaan, seperti peralatan, perangkat komunikasi, hingga kendaraan operasional yang sebelumnya dapat dimanfaatkan relawan.
Lilik juga mengaku memperoleh informasi mengenai adanya pegawai BPBD yang diduga mendapat tekanan karena memiliki hubungan baik dengan FRPB. Bahkan, pegawai tersebut disebut memperoleh penilaian negatif dan mengalami pengucilan.
Persoalan semakin berkembang setelah FRPB diminta mengosongkan sekretariat yang telah mereka gunakan sejak 2014. Ruangan tersebut kabarnya akan dialihkan fungsinya menjadi tempat penyimpanan arsip.
“Kami sudah punya sekretariat sendiri sejak 2014 dan selama itu tidak pernah ada masalah. Selama ini kami juga tidak ada apa-apa, kalau memang kami bermasalah seharusnya sejak dulu. Masalah ini memuncak, sejak kemarin kami dari FRPB sudah meninggalkan sekretariat lama,” ungkapnya.
Selain persoalan sekretariat, Lilik turut menyayangkan adanya penyebutan FRPB sebagai organisasi masyarakat (ormas) dalam sejumlah forum. Menurutnya, FRPB merupakan wadah yang menghimpun para relawan dengan fokus utama pada kegiatan penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan.
Ia menjelaskan, selama ini para anggota terjun langsung membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat tanpa mengharapkan imbalan finansial dari pemerintah. Bahkan, mereka kerap menghadapi risiko keselamatan ketika menjalankan misi kemanusiaan di lapangan.
Meski tidak lagi leluasa menggunakan fasilitas BPBD, Lilik memastikan aktivitas kemanusiaan tetap berjalan. Para relawan kini mengandalkan perlengkapan dan kendaraan milik pribadi untuk mendukung kegiatan penanganan bencana.
“Teman-teman bergerak selama ini murni kemanusiaan. Kami tidak pernah meminta apa pun dari pemerintah, tidak menerima bayaran, dan tidak mengatasnamakan BPBD untuk mengambil keuntungan,” jelasnya.
Terkait anggapan bahwa FRPB kerap bergerak di luar koordinasi atau mengambil alih komando BPBD ketika terjadi kedaruratan, Lilik menilai penanganan bencana membutuhkan kerja sama seluruh unsur yang terlibat. Menurutnya, kecepatan merespons kejadian harus tetap disertai komunikasi dan koordinasi yang baik antarpihak.
Saat ini, FRPB Kudus tercatat menaungi 45 organisasi relawan dengan jumlah anggota diperkirakan mencapai 800 hingga 1.000 orang. Selama ini, jaringan relawan tersebut turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan penanganan bencana dan kondisi darurat di Kabupaten Kudus.
Di tengah persoalan yang terjadi, Lilik berharap hubungan antara FRPB dan BPBD tidak semakin memburuk. Ia menginginkan kedua pihak dapat kembali membangun komunikasi serta menjalin kerja sama demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Harapan kami sederhana, kerja sama yang baik dan koordinasi yang baik. BPBD sebagai pemerintah dengan teman-teman relawan harus bisa berjalan bersama. Tujuannya untuk masyarakat Kabupaten Kudus,” tandasnya. (J02/A01)
