Jurnalpantura.id, Kudus – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kudus segera duduk bersama untuk menyelesaikan perselisihan yang belakangan menjadi perhatian publik. Kedua pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi dan menahan diri agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.
Eko yang juga menjabat sebagai Ex-Officio BPBD Kudus menilai, ketegangan antara instansi pemerintah dan organisasi relawan tersebut diduga dipicu persoalan komunikasi serta perbedaan pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pembagian tugas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam penanganan kebakaran permukiman.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah melakukan kajian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab teknis antara BPBD dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membawahi Pemadam Kebakaran (Damkar). Kajian tersebut bertujuan memperjelas kewenangan masing-masing instansi, termasuk posisi relawan sebagai unsur pendukung dalam penanganan kejadian di lapangan.
“Kami minta kedua pihak saling menahan diri. Masalah ini akan segera kami komunikasikan. Pemerintah daerah bersama BPBD, Satpol PP, dan seluruh organisasi relawan akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” kata Eko saat dihubungi, Senin (9/11/2026) siang.
Persoalan tersebut sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat setelah muncul kebingungan mengenai mekanisme pelaporan kejadian kebakaran permukiman. Selama ini, laporan kedaruratan dari warga kerap diterima melalui jaringan relawan maupun BPBD.
Di sisi lain, ketentuan teknis menempatkan Damkar di bawah Satpol PP sebagai instansi yang memiliki kewenangan utama dalam penanganan kebakaran permukiman. Perbedaan pemahaman mengenai batas tugas dan mekanisme koordinasi inilah yang kemudian memunculkan persoalan di antara pihak-pihak terkait.
Selain pembagian kewenangan, keberadaan sekretariat FRPB juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu dicarikan jalan keluar. Eko menyatakan pemerintah daerah bersedia membantu mencarikan tempat yang layak apabila sekretariat organisasi relawan tersebut tidak lagi menempati lingkungan kantor BPBD Kudus.
Eko menilai, perbedaan pandangan antara kedua pihak seharusnya tidak mengesampingkan pentingnya kerja sama dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, keberadaan relawan selama ini turut membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat.
“Masing-masing pihak punya versi sendiri mengenai siapa yang benar atau salah. Namun, pada intinya ini hanya masalah komunikasi. BPBD dan relawan itu saling membutuhkan. Pekerjaan pemerintah ini sangat terbantu oleh kehadiran teman-teman relawan yang bekerja tanpa pamrih,” tegasnya.
Dia berharap BPBD dapat terus membangun hubungan baik dengan seluruh organisasi relawan serta melibatkan potensi mereka dalam kegiatan penanggulangan bencana. Sinergi antara pemerintah dan relawan dinilai menjadi bagian penting untuk mempercepat penanganan berbagai kejadian darurat di wilayah Kudus.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kudus berencana menggelar pertemuan lintas sektoral dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, serta seluruh elemen organisasi relawan dalam waktu dekat. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman sekaligus merumuskan penyelesaian atas persoalan yang terjadi.
Sebelumnya, perselisihan antara FRPB dan BPBD Kudus mencuat setelah muncul aksi protes dari kalangan relawan. Kekecewaan tersebut bahkan diluapkan melalui aksi pembakaran kaos bertuliskan BPBD Kudus oleh salah satu anggota FRPB.
Aksi itu berkaitan dengan persoalan sekretariat FRPB yang diminta keluar dari lingkungan kantor BPBD Kudus. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan sorotan publik terhadap hubungan kelembagaan antara BPBD dan organisasi relawan kebencanaan di Kabupaten Kudus. (J02/A01)
