Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai mematangkan arah pembangunan daerah melalui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah menitikberatkan pada pemerataan pembangunan berbasis potensi wilayah, penguatan ekonomi berkelanjutan, serta kelestarian lingkungan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kudus, Rabu (4/11/2026). Agenda tersebut meliputi penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027, penjelasan Bupati atas rancangan APBD, serta persetujuan rancangan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Sam’ani menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dokumen tersebut sebelumnya telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pemkab Kudus dan DPRD pada 13 Agustus 2026.
Menurutnya, APBD menjadi instrumen penting untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan perekonomian.
“APBD merupakan cerminan dari pilihan kebijakan dan prioritas pemerintah yang kita tetapkan bersama. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang semakin mantap, perekonomian yang semakin kuat, serta pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Sam’ani.
Ia menegaskan, tema pembangunan Kudus pada 2027 diarahkan pada percepatan dan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah. Selain itu, penguatan ekonomi berkelanjutan, kelestarian lingkungan, serta tata kelola keuangan pemerintahan yang adaptif juga menjadi perhatian.
Sam’ani berharap kemajuan Kabupaten Kudus tetap berpijak pada karakteristik daerah, potensi lokal, serta nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan
“Kita ingin Kudus terus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpijak pada potensi lokal, karakter masyarakat, nilai-nilai budaya, serta kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Kudus juga berupaya memperkuat perencanaan yang terukur dan bertanggung jawab. Penganggaran tidak hanya berfokus pada pembiayaan program prioritas, tetapi turut mempertimbangkan pemanfaatan aset, antisipasi perubahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Digitalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), misalnya, diarahkan untuk mempermudah proses pembayaran, meningkatkan akurasi data, serta menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Digitalisasi harus terus kita manfaatkan, baik dalam pelayanan publik maupun pengelolaan pendapatan daerah. Dengan sistem yang semakin baik, pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien, sementara pengelolaan pendapatan dapat lebih akurat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Berdasarkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.965.762.538.800. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp103.066.498.800. Penyusunan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal agar berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara berkelanjutan.
Sam’ani berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, realistis, dan sehat. Anggaran tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Kudus dalam jangka panjang.
Melalui perencanaan anggaran yang terarah dan bertanggung jawab, Pemkab Kudus berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan, mengoptimalkan potensi wilayah, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (J02/A01)
