Politik Uang dan Biaya Politik Tinggi saat Pilkada, Dekan FH UMK: Hambat Terwujudnya Demokrasi

- Jurnalis

Selasa, 26 November 2024 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK). (Foto: JP)

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK). (Foto: JP)

Jurnalpantura.id, Kudus – Dr. Hidayatullah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), menyoroti tantangan demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurutnya, politik uang dan biaya politik yang tinggi menjadi permasalahan laten yang menghambat terwujudnya demokrasi sehat di Indonesia.

“Selama demokrasi diwarnai oleh politik uang, maka akan sulit bagi kita melahirkan demokrasi yang ideal. Politik uang memicu biaya politik tinggi yang sering kali berujung pada tindak pidana korupsi,” ungkapnya Selasa, 26 November 2024.

Dr. Hidayatullah menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang politik uang. Namun, dalam praktiknya, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku politik, terutama karena adanya ambiguitas dalam membedakan politik uang dengan biaya politik.

“Secara normatif, undang-undang sudah jelas membedakan antara politik uang dan biaya politik. Namun, dalam praktik, keduanya sering dicampuradukkan sehingga undang-undang terlihat tidak tegas. Bahkan, masyarakat yang menikmati politik uang secara langsung turut memperkuat masalah ini,” tambahnya.

Ia juga menyoroti bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika sistem politik dibangun dengan baik dan didukung oleh kesadaran masyarakat. Namun, tantangan besar muncul karena Indonesia masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang membuat demokrasi semakin kompleks.

Baca Juga :  Bawaslu Kudus Lantik 3.049 PTPS Untuk Pemilu 2019

“Demokrasi yang sehat akan sulit dicapai jika kesejahteraan masyarakat belum merata. Tanpa kesadaran kolektif untuk menghindari politik uang, kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang ideal dan berintegritas,” jelas Dr. Hidayatullah.

Sebagai bagian dari perguruan tinggi, ia menyebutkan bahwa peran akademisi adalah memberikan seruan moral dan edukasi kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus berkontribusi dalam membangun kesadaran demokrasi yang lebih baik di tengah tantangan yang ada.

“Harapan kami adalah masyarakat bisa menghindari politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas, bukan karena transaksional. Ini langkah awal untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan,” tutupnya.

Pernyataan ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak, baik pemerintah, lembaga politik, maupun masyarakat umum, untuk bersama-sama memperbaiki sistem demokrasi agar lebih berintegritas dan berpihak pada kemajuan bangsa. (J06/A01)

Berita Terkait

KPU Kabupaten Kudus Tetapkan Sam’ani Intakoris-Bellinda Putri Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Bupati dan Wakil Bupati Jepara Terpilih, Bakal Ditetapkan 9 Januari 2025
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Terpilih, Menunggu Surat Resmi MK dan KPU RI
Dana Rp2,4 Miliar untuk 10 Parpol, Pemkab Kudus Tegaskan Pentingnya Tertib Administrasi
Bawaslu Kudus Kuatkan Tupoksi Saksi di Pilkada Serentak 2024
Pasar di Kudus Ditutup pada Hari Pencoblosan untuk Sukseskan Pilkada 2024
Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tak Bisa Nyoblos pada Pilkada Kudus 2024
Kesiapan Logistik Pilkada Kudus 2024 Hampir Rampung, Distribusi Mulai 24 November
Berita ini 74 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Januari 2025 - 16:05 WIB

KPU Kabupaten Kudus Tetapkan Sam’ani Intakoris-Bellinda Putri Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Senin, 6 Januari 2025 - 17:25 WIB

Bupati dan Wakil Bupati Jepara Terpilih, Bakal Ditetapkan 9 Januari 2025

Selasa, 31 Desember 2024 - 10:08 WIB

Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Terpilih, Menunggu Surat Resmi MK dan KPU RI

Selasa, 26 November 2024 - 14:26 WIB

Politik Uang dan Biaya Politik Tinggi saat Pilkada, Dekan FH UMK: Hambat Terwujudnya Demokrasi

Senin, 25 November 2024 - 12:18 WIB

Dana Rp2,4 Miliar untuk 10 Parpol, Pemkab Kudus Tegaskan Pentingnya Tertib Administrasi

Berita Terbaru

Wakapolres dan Kasat Reskrim Polres Demak (Foto:istimewa)

Kepolisian

Polres Demak Gelar Sertijab Wakapolres dan Kasat Reskrim

Kamis, 13 Feb 2025 - 18:48 WIB