Jurnalpantura.id, Kudus – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang hanya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 3 kali di tahun 2024, diprotes Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus.
Ketua FSP RTMM-SPSI Kudus, Suba’an menyampaikan, sebelumnya Pemkab Kudus hanya menganggarkan 3 kali pencairan BLT, dengan nominal Rp 300 ribu untuk sekali pencairan.
“Setelah audiensi, BLT akan diberikan empat kali, totalnya 1,2 juta rupiah, tapi yang satu akan diajukan (dianggarkan) di perubahan (APBD Perubahan),” kata Suba’an usai audiensi di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Senin 10/06/2024.
Menurutnya, pemberian BLT kepada buruh rokok 4 kali dalam setahun itu sudah ideal.
“4 kali itu sudah ideal dengan penerimaan DBHCHT dari Pemerintah Pusat. Tidak perlu buruh turun ke jalan agar direalisasikan,” ujarnya.
Alasan Pemkab menganggarkan BLT 3 kali, sambung Suba’an, karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mengkover BLT kepada 33 ribu karyawan di Kudus, dari yang diajukan mencapai 48 ribu pekerja.
Suba’an melanjutkan, sekitar 15 ribu buruh yang sebelumnya diajukan ke Pemprov, akan diambil-alih Pemkab Kudus.
“Total keseluruhan buruh rokok di Kudus itu ada sekitar 81 ribu orang. Karena yang 33 ribu di-cover Pemprov, jadi BLT yang di-cover Pemkab Kudus totalnya 47 ribu sekian, setelah pelimpahan dari Pemprov 15 ribu,” terangnya.
Dirinya melanjutkan, untuk mekanisme pencairan BLT akan dilakukan dalam dua tahap. Rencananya, tahap pertama akan dilakukan pada bulan Juni ini dengan nominal Rp 600 ribu.
Kemudian untuk pencairan selanjutnya, juga akan langsung diberikan senilai Rp 600 ribu setelah APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024 disahkan.
“Untuk yang di-cover Pemprov itu pencairan tahap pertama sudah dilakukan pada bulan April 2024 lalu. Setiap buruh rokok menerima BLT senilai 600 ribu,” jelas Suba’an. (J02/A01)
