Jurnalpantura.id, Kudus – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Januari 2025 yang menunjukkan kondisi ekonomi daerah dengan inflasi tahunan mencapai 1,53 persen, meskipun pada tingkat bulanan terdapat deflasi sebesar 0,19 persen.
Data resmi ini dirilis melalui Benita Resmi Statistik No. 03/02/3319/Th XIII pada Selasa, 4 Februari 2025.
Statistisi Madya BPS Kudus, Agung Kusuma, menjelaskan bahwa penurunan harga secara bulanan mencerminkan adanya penurunan rata-rata harga barang dan jasa dalam periode satu bulan terakhir.
“Meskipun inflasi tahunan kita mencapai 1,53 persen, secara Month-to-Month terjadi deflasi sebesar 0,19 persen. Ini menunjukkan adanya penurunan harga rata-rata dalam satu bulan terakhir,” ujar Agung.
Agung menambahkan bahwa dinamika harga di Kudus dipengaruhi oleh kontribusi berbagai kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil kenaikan harga sebesar 1,06 persen, sedangkan sektor transportasi mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, dengan deflasi mencapai -0,81 persen.
“Kontribusi dari berbagai kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa tidak semua sektor mengalami kenaikan harga. Sektor transportasi, misalnya, turun cukup drastis sehingga turut menekan rata-rata harga secara keseluruhan,” jelasnya.
Data juga mengungkapkan fluktuasi tingkat inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) selama satu tahun terakhir. Puncak inflasi terjadi pada Januari 2024 dengan angka 3,22 persen, sementara titik terendah berada di Desember 2024, yaitu 1,26 persen.
Dalam konteks provinsi Jawa Tengah, Agung mencatat bahwa pergerakan harga di Kudus relatif stabil jika dibandingkan dengan kota lain.
“Misalnya, Tegal mencatat inflasi tertinggi di angka 1,76 persen, sementara Purwokerto lebih rendah, hanya mencapai 1,02 persen,” tambahnya.
Agung Kusuma menekankan pentingnya pemantauan data IHK sebagai indikator vital dalam menilai daya beli masyarakat. “Data IHK merupakan acuan penting bagi pemangku kebijakan dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.
Dengan memahami tren deflasi dan inflasi yang terjadi, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dirilisnya data ini, BPS Kudus berharap informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perekonomian daerah, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pengendalian harga di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. (J06/A01)
