Akademisi: Serapan APBD Lambat, Ekonomi Kudus Berisiko Melambat

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 18:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dosen Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Dr. Bonnix Hedy Maulana. (Foto: pribadi)

Dosen Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Dr. Bonnix Hedy Maulana. (Foto: pribadi)

Jurnalpantura.id, Kudus — Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Dr. Bonnix Hedy Maulana, seorang dosen Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), menyatakan kekecewaannya karena serapan anggaran per Agustus 2025 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Menurut Bonnix, kondisi ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan daya serap tenaga kerja.

Pihaknya menjelaskan, peredaran uang yang melambat akan mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Uang yang beredar terlambat turun dan tidak bisa maksimal diserap masyarakat. Ujungnya juga akan memengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi melambat,” kata Bonnix.

Dosen yang juga seorang anggota Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah ini menambahkan, keterlambatan peneyrapan anggaran juga bisa berdampak pada serapan tenaga kerja dan upah yang tertunda.

Bonnix secara khusus menyoroti serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terus menjadi yang terendah dalam duatahun berturut-turut.

Baca Juga :  Kudus Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Ajang Top BUMD Awards 2026

Menurutnya, perlu ada kajian mendalam untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena proses lelang yang lambat, perencanaan yang tidak matang, atau adanya penarikan dana dari pemerintah pusat.

“Kalau realisasinya mepet-mepet (di akhir tahun anggaran) sangat riskan atas hasilnya, bisa tidak berkualitas karena dikejar waktu untuk pelaporan,” ungkap Koordinator Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Kudus tersebut.

Di sisi lain, Bonnix juga menyoroti kekosongan posisi kepala dinas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus.

Ia menilai hal ini bisa menjadi faktor keterlambatan penyerapan anggaran dan mendesak agar posisi tersebut segera diisi demi kepentingan rakyat.

“Seharusnya jangan dibiarkab berlarut-larut kekosongan ini, harus segera dipenuhi karena yang di lihat adalah kepentingan rakyat, bukan siapa-siapa,” katanya.

Bahkan, ia mengusulkan adanya “kontrak sosial” agar rakyat bisa mempertanyakan keterlambatan tersebut. (J03/A01)

Berita Terkait

BPS: Inflasi Tahunan Kudus 3,16 Persen, Sedikit di Bawah Jateng
Nilai Ekspor Kudus Capai Rp400 Miliar, Pemkab Bidik Lebih Banyak Pelaku Usaha Go Global
Kudus Mulai Bidik Pasar Dunia, Pelaku Usaha Dibekali Pengetahuan Ekspor
Tunggakan Retribusi Pasar Jadi Beban PAD Kudus, Nilainya Capai Rp 7,6 Miliar
Rayakan Hari Jadi ke-477, Pemkab Kudus Gelar Great Sale Bareng Pelaku Usaha Sepanjang September 2026
Buka Gebyar Fest 81, Bupati Kudus Dorong UMKM Tumbuh Lewat Sinergi Perbankan
Pemkab Kudus Awasi 150 Pelaku Usaha pada 2026, Fokus Tingkatkan Kepatuhan Perizinan
CFN dan Nobar Piala Dunia Hidupkan Simpang Tujuh Kudus, UMKM Raup Berkah
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:09 WIB

BPS: Inflasi Tahunan Kudus 3,16 Persen, Sedikit di Bawah Jateng

Selasa, 29 September 2026 - 15:29 WIB

Nilai Ekspor Kudus Capai Rp400 Miliar, Pemkab Bidik Lebih Banyak Pelaku Usaha Go Global

Selasa, 29 September 2026 - 15:02 WIB

Kudus Mulai Bidik Pasar Dunia, Pelaku Usaha Dibekali Pengetahuan Ekspor

Senin, 28 September 2026 - 12:51 WIB

Tunggakan Retribusi Pasar Jadi Beban PAD Kudus, Nilainya Capai Rp 7,6 Miliar

Senin, 24 Agustus 2026 - 16:53 WIB

Rayakan Hari Jadi ke-477, Pemkab Kudus Gelar Great Sale Bareng Pelaku Usaha Sepanjang September 2026

Berita Terbaru