oleh

Usaha Terdampak Covid-19, Pemilik Ajukan Penangguhan Pajak

Jurnalpantura.id, Kudus – Selama masa pandemi korona, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima pengajuan penundaan pembayaran pajak dari pelaku usaha. Beberapa diantaranya merupakan pemilik usaha restauran.

“Benar ada dua yang sudah mengajukan penundaan pembayaran pajak,” kata Kepala BPPKAD, Eko Djumantoro, Selasa 07/07/2020.

Menurutnya, berbagai upaya dilakukan pemilik usaha untuk mempertahankan aktivitas perekonomiannya. Selain mengurangi jumlah karyawan, mereka juga mengajukan penundaan pembayaran pajak.

“Dampak pandemi, hampir semua sektor usaha mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan,” jelasnya.

Kepala BPPKAD, Eko Djumantoro di ruang kantornya. (Foto:J02)

Permohonan penundaan dilakukan mulai bulan Mei- bulan Juni. Atas permohonan tersebut, Pemkab Kudus memaklumi dan mengijinkan. Pihaknya mendasarkan situasi pandemi yang membuat sejumlah tempat usaha sepi.

Pemohon penundaan pajak disebutnya tetap membayar, hanya ditunda saja. Kondisi dimaklumi karena saat pandemi terjadi perlambatan laju perekonomian.

“Secara prinsip kita menerima alasan, karena situasi ini di semua wilayah hampir sama,”ujarnya.

Mengacu aturan yang ada, pemilik usaha akan dikenakan denda jika membayar pajak melampaui tempo. Besar denda yang ditanggung yakni 2 persen dari jumlah pajak. Adapun pajak restoran yang harus disetor ke kas daerah yakni 10 persen dari omset yang didapatkan. (J02/A01)
 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed