Jurnalpantura.Com, Kudus – Kartu Tani segera diberlakukan secara serentak di seluruh daerah di Jawa Tengah pada 2018. Hingga saat ini, jumlah petani yang tersebar di 35 kabupaten/ kota tercatat sebanyak 2.576.763 orang dengan lahan seluas 1.386.091 hektare.
“Selama 2017, Kartu Tani di beberapa kabupaten sudah berjalan, termasuk uji coba di Batang. Tahun 2018 akan diberlakukan secara serentak di 35 kabupaten/ kota di Jateng,” ujar Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP usai membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan Pemberlakuan Kartu Tani di Jateng Tahun 2018, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu 27/12 /2017.
Untuk petani yang sudah memegang Kartu Tani, lanjutnya, bisa memanfaatkan untuk mengambil pupuk subsidi dari pemerintah. Petani yang tergabung dalam kelompok tani tinggal mengambil pupuk bersubsidi ke pengecer yang telah ditentukan di daerah masing-masing.
Jika program Kartu Tani sudah berjalan, informasi pertanian di Jateng sudah terdata dengan baik, termasuk identitas petani, alamat, dan luas lahan. Dengan data tersebut, Pemprov Jateng akan mempunyai sistem tentang pertanian yang tidak hanya memuat data petani, melainkan juga kapan menanam, jenis tanaman, serta masa panen.
“Setelah pembagian Kartu Tani, kita akan naik kelas. Nanti kita overlay dengan sistem aplikasi, sehingga setiap hari dapat memantau petani menanam apa, kapan, di mana. Setiap petani menancapkan komoditasnya melaporkan pada kami,” bebernya.
Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan pemerintah dapat memantau dan mengetahui kebutuhan pupuk petani pada minggu berikutnya. Dengan begitu, pabrikan, distributor, pengecer harus menyiapkan kebutuhan pupuk, mengontrol sampai masa panen, tidak terkecuali mengecek pemenuhan hasil produksi, sesuai target atau tidak.
“Termasuk komoditas akan kita panen, seperti kentang, padi, cabai kalau potensi hasil panen gede, Pemda akan membantu mencari pasar, bisa masuk ke industri maupun ekspor,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Ganjar mencontohkan komoditas bawang merah yang saat ini harganya turun drastis akibat hasil panen di Brebes dan beberapa daerah melimpah. Jika ada sistem pertanian yang bisa mengetahui produk yang ditanam petani, lokasi, hingga perkiraan panen, akan bisa dilakukan pengaturan distribusinya. Hal itu sekaligus meminimalisasi anjloknya harga karena pasokan yang berlimpah saat musim panen raya.
“Sementara terkait hasil evaluasi, Kartu Tani selama ini sudah berjalan dengan baik, tinggal menambah jumlah kuantitas dan akurasi data,” imbuhnya.
Senada disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Prijo Anggoro SH MSi. Dia menjelaskan, penerapan penggunaan Kartu Tani sebagai alat penebus pupuk bersubsidi akan diterapkan mulai 1 Januari 2018. Terkait dengan hal tersebut mulai saat ini hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kartu Tani perlu disiapkan dengan baik.
“Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani telah dilakukan di beberapa kabupaten, namun masih terdapat beberapa kendala,” ungkapnya.
Sejumlah kendala yang ditemui, antara lain petani tidak dapat ditemui karena meninggal dunia, pindah alamat dan lain-lain sehingga pendataan terkendala, pengecer belum mau melayani menggunakan mesin EDC, SDM pengecer masih kurang. Kendala lainnya, kerusakan beberapa mesin EDC, penarikan mesin dari pengecer, serta adanya mesin yang belum terpasang di tingkat pengecer pupuk.(J02)
