Jurnalpabtura.id, Kudus – Rencana pemerintah pusat untuk mengalihkan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapat respons positif dari tingkat akar rumput.
Dukungan kuat salah satunya datang dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan pengurus koperasi di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sirkulasi ekonomi lokal. Dengan melibatkan koperasi desa, dana bantuan tidak hanya sekadar “numpang lewat”, tetapi mampu memperbesar skala usaha organisasi milik warga tersebut.
Kepala Desa Tumpangkrasak, Sarjoko Saputro, menyatakan dukungannya secara penuh jika regulasi ini resmi disahkan. Menurutnya, peran koperasi dalam distribusi bansos akan menciptakan efek domino yang positif bagi ekosistem ekonomi desa.
”Kami sangat setuju dengan wacana ini. Selain bisa membesarkan koperasi dan menambah jumlah anggota, sirkulasi uang dan ekonomi akan berputar di desa sendiri. Ujung-ujungnya, manfaatnya akan kembali lagi ke warga,” ujar Sarjoko saat memberikan keterangan, Kamis (10/4).
Berdasarkan data Pemdes Tumpangkrasak, saat ini terdapat sekitar 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Dinas Sosial, hingga 19 penerima BLT Dana Desa.
Sarjoko berharap, jika kerja sama ini terwujud, jangkauannya tidak hanya terbatas pada penerima bansos rutin, tetapi juga bisa merangkul sektor lain seperti petani hingga pekerja peri di wilayahnya.
Senada dengan Kepala Desa, Wakil Ketua Bidang Usaha KDKMP Tumpangkrasak, Hery Yudi Pratikno, menegaskan bahwa pihaknya siap mengemban tanggung jawab sebagai penyalur.
Meski demikian, ia memberikan catatan penting mengenai kejelasan skema operasional.
”Bansos diberikan dalam bentuk barang atau sembako yang pengadaannya dilakukan oleh koperasi. Pemerintah menyediakan pendanaan. Koperasi menyiapkan stok kebutuhan pokok bagi KPM. Selisih dari unit usaha tersebut akan masuk sebagai pendapatan koperasi yang memperkuat aset organisasi,” jelas Hary.
Saat ini, KDKMP Tumpangkrasak terus bersiap diri meski masih dalam tahap pengajuan berbagai perizinan usaha.
Beberapa rencana ekspansi yang sedang disiapkan antara lain, pengadaan LPG dan kemitraan dengan Bulog.
“Nantinya KDMP bakal memenuhi kebutuhan energi warga desa dan menjamin ketersediaan stok pangan murah dan berkualitas,” ungkapnya.
Ia menyebut, saat ini kami tinggal menunggu regulasi dan aturan teknis (Juklak/Juknis) dari pusat seperti apa. Pada prinsipnya, baik infrastruktur maupun kepengurusan kami sudah sangat siap untuk bergerak.
Dengan kesiapan ini, KDMP Desa Tumpangkrasak yang telah memiliki 64 anggota aktif, 40% dari ASN dan 60% berasal dari masyarakat umum, berharap dapat menjadi percontohan bagaimana koperasi desa mampu menjadi pilar utama dalam distribusi kesejahteraan sosial sekaligus motor penggerak ekonomi kerakyatan. (J02/A01)
