Jurnalpantura.id, Jakarta – Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, M. Hasan Chabibie, untuk membahas sejumlah program strategis di bidang kesejahteraan dan perlindungan sosial.
Pertemuan tersebut membicarakan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, persiapan bantuan sosial (bansos) 2027, pemutakhiran data perlindungan sosial, hingga perluasan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Jakarta, Senin 02/11/2026.
Pertemuan ini menjadi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dalam mengomunikasikan berbagaiim kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program kesejahteraan di daerah.
Dalam kesempatan itu, terdapat empat poin penting yang menjadi pembahasan. Selain rencana pembangunan Sekolah Rakyat, kedua pihak juga membicarakan kesiapan penyaluran bansos tahun 2027, pembaruan data penerima perlindungan sosial, serta peluang penambahan cakupan peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai melalui APBN.
Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton menyampaikan, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar pelaksanaan program sosial dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial di daerah perlu disampaikan secara langsung kepada kementerian terkait. Dengan demikian, kebijakan dan bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih tepat.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain sektor pendidikan, persiapan penyaluran bantuan sosial tahun 2027 turut menjadi pembahasan. Pemkab Kudus berharap masyarakat yang tergolong miskin maupun rentan secara ekonomi tetap memperoleh akses terhadap berbagai skema bantuan pemerintah.
Pembaharuan data perlindungan sosial juga dinilai penting untuk mendukung ketepatan sasaran program. Data yang sesuai dengan kondisi terkini masyarakat diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.
Sementara itu, terkait PBI Jaminan Kesehatan, Pemkab Kudus turut membahas peluang perluasan jumlah penerima bantuan yang pembiayaannya berasal dari APBN. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya iuran.
Melalui audiensi ini, Pemkab Kudus berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial semakin kuat sehingga berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung penanggulangan kemiskinan, memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Kudus. (J02/A01)
