Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah desa di Kabupaten Kudus menyatakan kesiapan untuk mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Skema ini diyakini mampu mendorong tata kelola distribusi bantuan menjadi lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Kepala Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Moh. Khanafi, menegaskan bahwa pihak desa setuju dan mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, desa selama ini telah berperan aktif dalam proses distribusi bantuan, sehingga keterlibatan koperasi akan semakin memperkuat sistem yang ada.
“Sejak awal desa sudah terbiasa menangani berbagai tahapan penyaluran bantuan, mulai dari pendataan hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya koperasi, sistem ini akan semakin tertata dan terorganisir,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, kehadiran koperasi dalam skema penyaluran bansos dapat memperjelas alur distribusi sekaligus meningkatkan koordinasi antar pihak. Dengan begitu, potensi kesalahan atau ketidaktepatan penyaluran bisa diminimalkan.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengoptimalkan potensi desa yang sudah ada. Secara kesiapan, desa sebenarnya sudah mampu, tinggal diperkuat melalui peran koperasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KDMP Ngembal Kulon, Riwi Budi Martono, menilai kebijakan ini menjadi peluang strategis untuk mengembangkan koperasi desa yang saat ini masih dalam tahap pertumbuhan.
Ia menyebut, jika penyaluran bansos dilakukan melalui koperasi, maka akan muncul aktivitas ekonomi baru yang dapat meningkatkan perputaran usaha di tingkat desa.
“Ini kesempatan besar bagi koperasi untuk berkembang. Dengan adanya distribusi bantuan, otomatis akan ada transaksi yang bisa menggerakkan roda ekonomi koperasi,” jelasnya.
Saat ini, KDMP Ngembal Kulon tercatat memiliki 74 anggota, dengan sekitar 10 persen berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, minat masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi masih tergolong rendah.
Riwi mengakui, salah satu tantangan utama adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang selama ini masih dipandang sebatas lembaga simpan pinjam.
“Padahal koperasi memiliki banyak potensi usaha lain. Ke depan, kami berencana mengembangkan unit usaha agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap, apabila penyaluran bansos benar-benar direalisasikan melalui koperasi, maka hal tersebut dapat meningkatkan volume transaksi sekaligus mempercepat pertumbuhan koperasi di desa.
“Jika nantinya pengadaan kebutuhan bantuan juga melibatkan koperasi, tentu akan menambah aktivitas usaha. Dari situ koperasi bisa tumbuh dan berdampak pada perekonomian warga,” pungkasnya. (J02/A01)
