Keberhasilan Kudus Berikan Tunjangan Untuk Guru Swasta, PGSI Banyumas Temui Bupati

- Jurnalis

Kamis, 24 Januari 2019 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati kudus Muhammad Tamzil terima kunjungan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Banyumas di Common Center (Foto : Aik)

Bupati kudus Muhammad Tamzil terima kunjungan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Banyumas di Common Center (Foto : Aik)

Jurnalpantura.id, Kudus – Dipimpin Ketua nya Muslihudin, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Banyumas kunjungi Kabupaten Kudus.

Kunjungan PGSI Banyumas membawa enam orang anggotanya yang terdiri dari dari berbagai macam jenjang pendidikan.

Ketua PGSI Banyumas, Muslihudin menyampaikan, “kunjungan PGSI Banyumas ini bertujuan untuk belajar tentang penerapan dana hibah untuk guru swasta di samping juga bersilaturahmi dengan Bupati Kudus.”

Menurut Ketua PGSI Banyumas, program tunjangan senilai Rp 1.000.000 untuk guru swasta, patut dipelajari dan diapikasikan di Kabupaten lainya khususnya Kabupaten Banyumas.

Ada sepuluh ribu guru swasta yang mengajar di Kabupaten Banyumas. Setengah lebih dari mereka belum bersertifikasi dan masih memperjuangkan haknya.

“Kalau di Banyumas tunjangan guru swasta hanya untuk guru yang belum bersertifikasi. Besarannya sekitar Rp 300 ribu,” jelas Muslihudin di depan awak Media di ruang Common Center, Kamis 24/01/2019.

Baca Juga :  Kebijakan Zero ODOL Dinilai Berat, Bupati Janji Ada Solusi Bertahap

Dia mengharapkan kabupatennya bisa sesegera mungkin mengadopsi apa yang telah Kabupaten Kudus kerjakan. Pihaknya pun mengatakan telah berkoordinasi dengan Bupati mereka terkait kunjungan ini.

“Kami memperjuangkan guru-guru swasta yang ada di sana, khususnya guru swasta tang belum mendapatkan sertifikasi”jelasnya.

Enam pengurus PGSI Banyumas foto bersama Bupati Kudus setelah mengadakan pertemuan di ruang Common Center (Foto : Aik)

Sementara itu, Tamzil menerangkan progam tersebut bisa saja diterapkan di Kabupaten Banyumas. Hanya, itu tergantung dengan kepala daerahnya masing-masing apakah mau menerapkannya atau tidak.

Disamping itu kesuksesan programnya tersebut tak luput dari peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah.

“Jika DPR tidak setuju maka program tersebut tidak akan berjalan dan Alhamdulillah DPR Kudus kemarin mendukung program ini,” jelas Tamzil. (J02/A01)

Berita Terkait

Kritik Pemanfaatan Simpang Tujuh, Pengamat: Jangan Sampai Pusat Pemerintahan Jadi Pusat Komersil
Jelang Akhir Tahun, Rehab 47 Sekolah Rusak di Kudus Mulai Dikerjakan
148 Sekolah di Kudus Masih Dipimpin Plt, Pemkab Targetkan Tuntas Akhir Tahun
16 Peserta Berebut Tiga Jabatan Strategis Pemkab Kudus, Seleksi Dimulai
Bupati Sam’ani: Kades Jadi Ujung Tombak, Pelayanan kepada Masyarakat Harus Ditingkatkan
Atap Ruang Guru SMPN 2 Bae Kudus Rusak, Video Kepala Sekolah Viral di Medsos
Kudus Mulai Terapkan Sistem Bansos Berbasis AI, Data Penerima Disisir Lebih Akurat
Inspektorat Catat Masalah K3 hingga Pengelolaan Keuangan pada Program Revitalisasi Sekolah di Kudus
Berita ini 146 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 17:33 WIB

Kritik Pemanfaatan Simpang Tujuh, Pengamat: Jangan Sampai Pusat Pemerintahan Jadi Pusat Komersil

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:14 WIB

Jelang Akhir Tahun, Rehab 47 Sekolah Rusak di Kudus Mulai Dikerjakan

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:59 WIB

16 Peserta Berebut Tiga Jabatan Strategis Pemkab Kudus, Seleksi Dimulai

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Bupati Sam’ani: Kades Jadi Ujung Tombak, Pelayanan kepada Masyarakat Harus Ditingkatkan

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:48 WIB

Atap Ruang Guru SMPN 2 Bae Kudus Rusak, Video Kepala Sekolah Viral di Medsos

Berita Terbaru