Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 17,3 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025.
Dana tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kudus, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Plh Bupati Kudus, Revlisianto Subekti, menjelaskan bahwa meskipun program ini sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, Pemkab Kudus bersama Gubernur diminta untuk menyediakan dana cadangan untuk mendukung kelancaran program tersebut.
“Karena proses MBG sepenuhnya masih menjadi urusannya pusat, kami sifatnya hanya koordinasi, Pemkab dan gubernur diminta untuk mencadangkan dana. Kami sudah mencadangkan pula di APBD sebesar 17,3 miliar,” ungkap Revlisianto, Selasa (9/1/2025).
Revlisianto juga menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 17,3 miliar tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi 73.655 sasaran, yang terdiri dari siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di bawah naungan Disdikpora Kudus.
“Dana tersebut belum mencakup MI, MTs, pondok pesantren, ibu hamil, maupun balita. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah sasaran program MBG di Kudus diperkirakan mencapai sekitar 206 ribu orang,” terangnya.
Namun, dengan anggaran yang ada, pelaksanaan MBG untuk 73.655 sasaran diperkirakan hanya dapat berlangsung selama lima hari. Setiap menu makan bergizi untuk peserta program ini dihitung dengan biaya sekitar Rp 15.000 per porsi.
Saat ini, Pemkab Kudus bersama Kodim 0722/Kudus sedang menyiapkan lokasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat. Sebanyak tujuh bangunan eks-SD regrouping telah direkomendasikan untuk dijadikan lokasi SPPG.
“Harapannya tidak ada pembangunan baru, tapi memanfaatkan gedung yang sudah ada,” jelas Revlisianto.
Meskipun telah ada tujuh lokasi calon SPPG, Pemkab Kudus tetap melakukan inventarisasi bangunan lain sebagai alternatif. Lokasi yang menjadi SPPG harus memenuhi beberapa syarat, antara lain memiliki lahan seluas 20×40 meter dan bangunan seluas 20×20 meter.
Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber air bersih, listrik, serta sistem pengelolaan limbah yang memadai, agar program MBG dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah lingkungan.
“Kami tidak ingin ada masalah terkait pengelolaan limbah, jangan sampai dengan berjalannya program MBG, justru timbul masalah baru,” tandasnya. (J05/A01)
