Jurnalpantura.id, Kebumen – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Desa Bandung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan mengangkat tema “Maksimalisasi Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penanganan Sampah melalui Penyusunan Peraturan Desa.”
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola isu lingkungan, khususnya sampah.
Tim dari Fakultas Hukum UNNES dipimpin oleh Prof. Dr. Martitah, M.Hum, yang hadir bersama sejumlah narasumber, antara lain Drs. Slamet Sumarto, M.Pd (dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNNES) dan Dr. Pujiono, S.H., M.H.
Diskusi FGD ini dipandu langsung oleh Drs. Slamet Sumarto yang membuka sesi dengan penjelasan mengenai peran strategis BPD dan Pemerintah Desa dalam pengendalian sampah berbasis regulasi lokal.
Dalam kesempatan itu, Prof. Martitah menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Ia juga memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait teknik pengelolaan sampah secara mandiri, seperti pemanfaatan sampah organik menjadi biogas, pembuatan kerajinan tangan, serta pengolahan limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai.
“UNNES telah menerapkan model pengelolaan sampah terpadu yang berhasil memberi dampak positif, dan praktik ini bisa diadopsi oleh desa dengan penyesuaian karakter lokal,” jelas Prof. Martitah, Sabtu, 14/6/2025.
Ia juga mengajak masyarakat Desa Bandung untuk terlibat aktif dalam menyusun dan menegakkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur penanganan sampah secara partisipatif dan berkelanjutan.
Kepala Desa Bandung, Arif Khamidi, menyambut baik pelaksanaan FGD ini. Dalam sambutannya, ia menilai bahwa isu sampah merupakan persoalan nyata yang perlu dikelola secara serius oleh pemerintah dan masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran tim pengabdian dari Fakultas Hukum UNNES. Kami berharap pengabdian ini bisa dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat desa kami semakin sadar dan terlatih dalam mengelola sampah,” ujarnya.
Desa Bandung sendiri dikenal sebagai sentra kerajinan peci (songkok), dan menurut Arif Khamidi, pengolahan sampah bisa dikembangkan sebagai sektor ekonomi baru yang mendukung identitas lokal desa.
Sementara itu, Dr. Pujiono, S.H., M.H., memberikan pendampingan langsung dalam penyusunan Perdes tentang sampah yang telah dirancang sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Kebumen.
Ia menyampaikan bahwa substansi Perdes secara umum sudah baik, namun masih perlu penyempurnaan, terutama dalam aspek sanksi administratif bagi pelanggar.
“Sanksi yang diatur dalam Perdes ini lebih ditujukan untuk mendisiplinkan masyarakat, bukan sanksi pidana,” tegasnya.
Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh dosen Fakultas Hukum UNNES lainnya, yakni Arif Hidayat, S.H., M.H., Saru Arifin, S.H., M.H., Ph.D., dan Laga Sugiarto, S.H., M.H., yang turut memberikan penguatan materi kepada peserta.
Sebagai penutup, dilangsungkan penandatanganan Agreement of Implementation (AI) antara Fakultas Hukum UNNES dan Pemerintah Desa Bandung, yang menjadi dasar kerja sama berkelanjutan di bidang penelitian, pendampingan hukum, dan pengabdian masyarakat. (J05/A01)
