Jurnalpantura.id, Kudus – Proses pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kudus tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pendaftar, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Hingga 12 November 2026, tercatat sebanyak 33.857 Kepala Keluarga (KK) telah masuk dalam pendataan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan masih banyak pendaftar yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menyampaikan bahwa jumlah pendaftar tersebut baru mencakup 11,21 persen dari total 301.968 KK di Kabupaten Kudus.
Untuk memperluas jangkauan pendataan, sebanyak 2.729 orang telah mendaftarkan diri sebagai Agen Perlinsos. Meski demikian, agen yang aktif menjalankan tugas di lapangan baru mencapai 1.363 orang atau 49,95 persen.
Dari berbagai unsur yang terlibat, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penyumbang data terbesar dengan menghimpun 22.990 KK melalui 112 agen.
Selanjutnya, perangkat desa dan kelurahan mencatatkan 1.603 KK melalui 227 agen, sedangkan Babinsa berhasil menjaring 1.534 KK dengan dukungan 175 agen.
Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas pendataan masyarakat di tingkat wilayah.
Keterlibatan unsur lainnya juga turut memperkuat proses penjaringan. Agen Posyandu mengumpulkan 1.291 KK melalui 169 agen, masyarakat umum sebanyak 1.200 KK dari 602 agen, serta Polri mencatatkan 1.192 KK melalui 696 agen.
Sementara itu, operator desa atau SIKS-NG menghimpun 1.093 KK, pegawai pemerintah daerah, ASN, PPPK, dan camat sebanyak 725 KK, serta kepala lingkungan, RT, dan RW menjaring 620 KK.
Putut menjelaskan, seluruh data yang masuk selanjutnya menjalani proses pemeriksaan melalui sistem terintegrasi lintas instansi.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memetakan potensi kelayakan masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial, khususnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi data yang memenuhi maupun tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
Berdasarkan hasil verifikasi BPNT terhadap 32.915 data pendaftar, sebanyak 22.012 KK atau 66,88 persen berpotensi layak menerima bantuan.
Sebaliknya, terdapat 10.894 KK atau 33,10 persen yang masuk kategori tidak layak, sedangkan sembilan KK atau 0,03 persen masih dalam proses verifikasi.
Untuk program PKH, dari 31.925 data yang diperiksa, sebanyak 20.332 KK atau 63,69 persen berpotensi layak, sementara 11.589 KK atau 36,30 persen dinyatakan tidak layak dan empat KK lainnya masih menjalani proses verifikasi.
Dari hasil tersebut, persentase pendaftar yang tidak layak menerima bantuan pada program PKH tercatat lebih tinggi dibandingkan BPNT.
Putut menyebut, hasil penyaringan memperlihatkan bahwa sebagian besar data yang tidak memenuhi kriteria diketahui setelah melalui proses pemeriksaan sistem secara terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa pendataan Perlinsos bukan sekadar menghimpun jumlah pendaftar, melainkan juga memastikan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, berdasarkan persebaran wilayah, Kecamatan Dawe mencatatkan jumlah pendaftaran terbanyak dengan 6.298 KK, disusul Gebog 5.931 KK, Undaan 4.746 KK, Jekulo 4.134 KK, dan Jati 3.944 KK.
Berikutnya, Kaliwungu mencatat 3.464 KK, Bae 3.447 KK, Mejobo 3.318 KK, serta Kecamatan Kota Kudus sebanyak 2.945 KK. Dinsos P3AP2KB Kudus terus mendorong peningkatan keaktifan agen untuk mempercepat pendataan yang masih belum tercapai.
“Kami terus mendorong optimalisasi peran agen aktif di lapangan, agar sisa cakupan target kepesertaan Perlinsos dapat segera tercapai secara transparan dan tepat sasaran,” pungkas Putut. (J05/A01)
