Jurnalpantura.id, Semarang – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah telah menjatuhkan sanksi kepada 422 lembaga penyalur BBM dan LPG bersubsidi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses distribusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan agar penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan sesuai ketentuan pemerintah.
Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, jumlah lembaga penyalur yang dikenai sanksi terdiri atas 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan memastikan energi bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, Pertamina secara rutin mengevaluasi dan memantau aktivitas lembaga penyalur, baik SPBU maupun agen dan pangkalan LPG. Apabila ditemukan pelanggaran, perusahaan akan mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya pengawasan tersebut juga diperkuat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Pertamina turut mendukung langkah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah.
Subhan mengapresiasi penindakan yang dilakukan kepolisian. Menurutnya, penyalahgunaan subsidi energi bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat menghambat masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari program subsidi pemerintah.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, penyimpangan distribusi energi bersubsidi memiliki beragam modus. Beberapa di antaranya berupa pemindahan isi LPG subsidi ke tabung nonsubsidi serta penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Praktik tersebut dapat mengacaukan mekanisme distribusi dan membuat subsidi tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mencukupi. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan Pertalite tercatat sebesar 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG mencapai tiga kali konsumsi normal harian.
Subhan menyampaikan bahwa pemantauan ketersediaan dan distribusi energi terus dilakukan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.
Pertamina juga mengajak masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, hingga pangkalan LPG untuk menjalankan aktivitas distribusi sesuai aturan. Masyarakat diimbau membeli BBM dan LPG bersubsidi secara wajar serta menghindari keterlibatan dalam praktik penimbunan maupun pengangkutan ilegal.
Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelanggaran distribusi energi bersubsidi, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135.
Melalui pengawasan yang berkesinambungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, Pertamina berupaya menjaga distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tetap tertib. Dengan demikian, hak masyarakat penerima subsidi dapat terlindungi dan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. (J02/A01)
