Jurnalpantura.id, Kudus – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kudus secara tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Langkah tersebut dinilai sebagai kemunduran demokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus, Yusuf Roni, menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Menurutnya, memberikan mandat pemilihan kepada DPRD hanya akan mengunci suara masyarakat dalam sekat keputusan partai politik di parlemen.
“Sikap PDI Perjuangan sudah jelas, pemilihan melalui DPRD itu merampas demokrasi masyarakat. Masyarakat tidak bisa lagi menentukan pemimpinnya secara bebas,” ujar Yusuf.
Menanggapi isu efisiensi anggaran dan tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung, Yusuf berpendapat bahwa hal tersebut bukan alasan valid untuk mengubah sistem. Baginya, masalah biaya bisa diatasi dengan penyederhanaan metode penyelenggaraan tanpa harus menghilangkan hak pilih langsung.
Ia juga menyoroti fenomena politik uang yang sering menjadi rapor merah dalam Pilkada. Menurut Yusuf, kuncinya bukan mengganti sistem, melainkan pada ketegasan penegakan aturan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.
“Politik uang sering dianggap biasa karena adanya pembiaran demi angka partisipasi. Seharusnya aturan ditegakkan secara tegas, bukan sistemnya yang diubah. Jangan sampai atas nama pesta rakyat, pelanggaran justru dibiarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan risiko besar jika Pilkada dikembalikan ke tangan DPRD, yakni menguatnya oligarki politik. Ia khawatir proses lobi-lobi elit akan lebih dominan dibandingkan adu visi-misi di depan publik.
Beberapa dampak negatif yang disoroti antara lain, Hilangnya Ruang Publik, Tidak ada lagi panggung bagi calon pemimpin untuk menyampaikan ide langsung kepada rakyat.
Dominasi Elit, yakni keputusan pemimpin daerah hanya ditentukan oleh segelintir orang di parlemen. Serta lemahnya Akuntabilitas, Pemimpin merasa bertanggung jawab kepada partai, bukan kepada pemilih (rakyat).
“Jika dipilih DPRD, debat di ruang publik pasti hilang. Ini justru akan memicu munculnya oligarki politik,” tambah Yusuf.
Sebagai struktur partai di tingkat daerah, DPC PDI Perjuangan Kudus menyatakan akan tetap Tegak Lurus terhadap instruksi pusat untuk menjaga sistem demokrasi langsung.
Yusuf berharap pemerintah dan stakeholder terkait lebih fokus pada perbaikan kualitas pelaksanaan pemilu daripada merombak total sistem yang sudah berjalan.
“Harapan kami, kualitas penegakan aturan diperbaiki sehingga kedaulatan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (J02/A01)
