Jurnalpantura.id, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menargetkan penyelesaian persoalan infrastruktur secara bertahap hingga awal 2028.
Setelah pembangunan jalan dan infrastruktur dasar dinilai tuntas, pemerintah daerah akan mengalihkan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat meninjau kondisi ruas jalan di Dukuh Gelur, Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Sabtu (20/6/2026).
Chandra mengatakan, perbaikan infrastruktur masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Berbagai langkah terus ditempuh agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat, termasuk menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat serta mengoptimalkan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengoptimalkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk program CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pati. Harapannya, persoalan infrastruktur dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2027 dan awal 2028,” ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan jalan dan sarana pendukung lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Setelah target tersebut tercapai, Pemkab Pati akan memusatkan perhatian pada dua sektor yang dinilai sangat menentukan kualitas hidup masyarakat, yakni kesehatan dan pendidikan.
“Kalau infrastruktur sudah tertangani, maka fokus berikutnya adalah memastikan pelayanan kesehatan semakin baik dan pendidikan dapat dirasakan seluruh masyarakat,” kata Chandra.
Ia menambahkan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Di sisi lain, sektor pendidikan juga akan terus diperkuat agar seluruh anak di Kabupaten Pati mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
Dalam kesempatan itu, Chandra turut menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, sekolah negeri harus menjadi tempat belajar yang nyaman tanpa adanya praktik pungutan yang membebani orang tua siswa.
“Kami ingin memastikan sekolah negeri menjadi ruang pendidikan yang nyaman bagi masyarakat. Karena itu kami tidak menginginkan adanya praktik-praktik yang membebani orang tua siswa,” tegasnya.
Melalui penyelesaian infrastruktur yang ditargetkan rampung pada awal 2028, Pemkab Pati berharap pembangunan dapat berlanjut pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati. (J02/A01)
