Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus meluncurkan Sistem Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Silkade) sebagai upaya mendorong sistem pelaporan yang lebih mudah dan terintegrasi.
Aplikasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses pelaporan mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan hingga kabupaten.
Silkade dirancang untuk menyajikan data secara riil mengenai berbagai lembaga kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kudus.
Data tersebut meliputi statistik RT dan RW, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), hingga Posyandu.
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kudus, Endhah Sam’ani Intakoris, mengatakan digitalisasi melalui Silkade diharapkan dapat membuat proses pelaporan lebih praktis sekaligus meningkatkan kualitas penyajian data.
“Aplikasi Silkade ini dapat menjadi alat untuk mempermudah pelaporan serta penyajian data secara digital,” kata Endhah.
Menurut Endhah, keberadaan Silkade juga dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya New Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Program tersebut mencakup enam bidang pelayanan, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas).
Meski demikian, penerapan New Posyandu 6 SPM di Kabupaten Kudus masih memerlukan penguatan. Dari 123 Posyandu yang ada, pelaksanaan program mulai merata, tetapi belum seluruhnya mampu menjalankan enam bidang pelayanan secara optimal.
“New Posyandu 6 SPM memang perlu adanya lagi penguatan. Dari 123 yang ada sudah mulai rata, tapi belum maksimal, karena selama ini yang berjalan hanya kesehatan. Lima meja lainnya baru beberapa desa yang berjalan maksimal,” jelas Endhah.
Ia menilai penguatan diperlukan agar seluruh bidang dalam New Posyandu dapat dilaksanakan secara terpadu dan tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan.
Endhah juga berharap berbagai masukan dari pemerintah provinsi nantinya dapat dikolaborasikan dengan program yang telah berjalan di Kabupaten Kudus untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di tingkat desa.
Selain pelaksanaan program, ketersediaan kader menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan New Posyandu 6 SPM.
Bertambahnya cakupan pelayanan membuat kebutuhan sumber daya manusia di lapangan ikut meningkat, sementara jumlah kader yang tersedia masih perlu diperkuat.
“Kita kesulitan di kader. Kalau PKK gampang, kalau Posyandu banyak. Selama ini kan hanya satu dan ini banyak. Adanya tambahan ini dan kesulitan kader kita coba angkat bareng-bareng,” ujar Endhah.
Dengan dukungan Silkade, berbagai aktivitas lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat terdokumentasi secara digital dan tersaji dalam data yang lebih terstruktur.
Sistem tersebut juga diharapkan memudahkan pemantauan serta evaluasi, sehingga pelaksanaan program, termasuk New Posyandu 6 SPM, dapat terus diperbaiki dan dikembangkan di Kabupaten Kudus. (J05/A01)
