Jurnalpantura.id, Kudus – Rencana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan belum dapat diterapkan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Hal tersebut karena Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Kepala Rutan Kelas IIB Kudus, Andi Rahmanto mengatakan bahwa keterbatasan lahan serta sarana dan prasarana menjadi kendala utama belum dapat dibangunnya dapur MBG di lingkungan rutan setempat.
Menurutnya, tidak semua lapas maupun rutan dapat langsung menjalankan program tersebut.
“Tidak semua lapas atau rutan bisa melaksanakan pendirian dapur MBG, karena harus dilihat dulu standar dari dapur dan sarprasnya harus sesuai standar,” ujar Andi saat ditemui pada Rabu, 13/5/2026.
Ia menjelaskan, dapur yang saat ini digunakan di Rutan Kudus hanya memiliki ukuran sekitar 3×3 meter persegi. Kondisi bangunan yang sudah lama membuat area tersebut tidak memungkinkan untuk diperluas karena tidak tersedia lahan tambahan di sekitar rutan.
Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Rutan Kudus dinyatakan belum memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendirikan dapur MBG.
Program tersebut sementara ini hanya dapat diterapkan di lapas maupun rutan yang memiliki fasilitas dan kapasitas lebih besar.
“Setelah dilaksanakan pengecekan belum memenuhi standar untuk BGN, jadi Kudus tidak melaksanakan. Tapi kalau lapas dan rutan lain yang sudah terpenuhi standarnya bisa melaksanakan,” lanjutnya.
Meski demikian, Andi menuturkan bahwa dari sisi higienis sanitasi, dapur di Rutan Kudus sebenarnya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
Namun, kelayakan sanitasi saja belum cukup untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini belum ada kegiatan maupun program terkait MBG yang dijalankan di Rutan Kudus.
Kendati begitu, pihaknya tetap siap mendukung apabila nantinya terdapat kebijakan atau arahan baru dari pemerintah pusat yang dapat diterapkan di daerah.
“Untuk saat ini hanya lapas dan rutan yang memenuhi standar yang ada kegiatan terkait dengan MBG, kalau selain itu tidak ada termasuk di Kudus,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemanfaatan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi pemerintah.
Dalam pelaksanaannya nanti, program tersebut direncanakan melibatkan warga binaan sebagai pekerja dapur, khususnya mereka yang telah lolos asesmen dan berkelakuan baik.
Selain mendukung program makan bergizi gratis, keberadaan dapur MBG juga diharapkan menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan. (J05/A01)
