Jurnalpantura.id, Kudus – Oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Kudus diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Tindakan tersebut diduga dilakukan sejak korban berusia 8 tahun, hingga kini berusia 19 tahun.
Kasus tersebut diungkapkan oleh Ketua Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus, Haniah, Kamis, 10/10/2024. Pihaknya membeberkan, kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan salah satu kades di Kecamatan Kota, Kudus.
Kasus ini terungkap setelah pihak korban melapor kepada JPPA Kudus pada 2 Mei 2024. Menurut pengakuan korban, oknum kades yang merupakan ayah kandungnya itu sudah melakukan pencabulan sejak korban berusia 8 tahun hingga kini berusa 19 tahun.
Korban dipaksa melayani layaknya suami istri, padahal oknum kades tersebut masih memiliki istri sah yang saat ini menjadi ibu tiri korban. Sedangkan ibu kandung korban, sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021 lalu.
“Korban dipaksa melayani (pelaku) dengan ancaman-ancaman, dan hampir setiap malam,” tambahnya.
Kata Haniah, oknum kades tersebut telah menikah sebanyak tiga kali. Korban merupakan anak kandung dari istri kedua, sedangkan istri pertama informasinya belum mempunyai keturunan dan sudah pisah rumah. Kemudian istri ketiga yang hingga saat ini masih tinggal serumah.
“Korban itu tidur sekamar sama pelaku atau ayah kandungnya itu dan adiknya, sedangkan istri sahnya malah tidur beda kamar,” ungkapnya.
Pihaknya pun telah melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut ke Unit PPA Polres Kudus, usai seminggu aduan korban ke JPPA Kudus pada awal Mei 2024. Namun, hingga saat ini, kasus tersebut dinilai berjalan sangat lamban.
“Kita sudah memberikan bukti rekaman CCTV dan lainnya, tapi saat ini belum ada solusi untuk kasus ini,” kata Haniah mempertanyakan.
Haniah juga mengungkapkan bahwa JPPA Kudus telah menyurati Penjabat (Pj) Bupati Kudus, yang kemudian dilanjutkan di Dinas Sosial P3AP2KB Kudus untuk meminta dukungan dan solusi atas kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum kades tersebut.
“Sampai saat ini kita belum bisa ketemu langsung karena jadwal yang belum pas juga, harapan kita ada dukungan dari Pemkab untuk kasus ini, terlebih menyangkut oknum kades yang seharusnya jadi panutan masyarakat,” terangnya.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Dinas Sosial P3AP2KB, Any Willi saat dikonfirmasi pada Kamis, 10/10/2024, mengungkapkan bahwa pihaknya memang telah menerima surat dari JPPA sekitar satu minggu yang lalu.
“Seharusnya ada rapat bersama JPPA hari ini, tapi karena ada keperluan lain jadi diundur minggu depan. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut setelah rapat dengan JPPA, saat ini kita belum menerima berkas jadi belum bisa menerangkan,” ujar Any. (J05/A01)
