Jurnalpantura.id, Kudus – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kudus masih menghadapi kendala ketersediaan lahan. Pasalnya, pemerintah pusat mensyaratkan luas lahan minimal 6 hektare, sedangkan lahan yang sebelumnya disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus baru sekitar 3 hektare.
Berbagai upaya terus dilakukan agar program pendidikan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa terealisasi di Kudus.
Terbaru, Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Hasan Habibi, untuk meminta dukungan terkait pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kretek.
Bellinda mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi ketersediaan lahan di Kudus.
Terlebih, Hasan Habibi pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kudus sehingga dinilai cukup mengenal kondisi daerah dan diharapkan dapat membantu memperjuangkan usulan tersebut.
“Karena kebetulan Sekjen Kemensos merupakan mantan Pj Bupati di sini dulu dan beliau masih memperhatikan Kudus, jadi kami sowan ke sana untuk minta tolong agar Sekolah Rakyat bisa dilaksanakan dengan keadaan lahan yang memang kita punyanya kan 3 hektare,” ujar Bellinda, Kamis, 12/11/2026.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan maupun mereka yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
“Harapan saya Sekolah Rakyat ada di Kabupaten Kudus untuk membantu anak-anak kita,” tambahnya.
Saat ini, proses pengusulan Sekolah Rakyat masih berada pada tahap pemenuhan persyaratan administrasi dan dokumen pendukung.
Pemkab Kudus mengaku telah menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, tetapi keputusan mengenai persetujuan pembangunan masih berada di tangan pemerintah pusat.
Bellinda pun berharap Kemensos dapat memberikan dukungan agar program tersebut bisa segera diwujudkan.
“Kalau sekarang kan kita sudah melaporkan dan kita sudah siap menyiapkan apa saja persyaratan-persyaratan yang memang diperlukan kan sudah disiapkan semua. Harapan saya sih, kita masih positive thinking Kemensos pasti mau bantu kita,” ungkapnya.
Terkait calon peserta didik yang nantinya akan dijaring untuk mengikuti program Sekolah Rakyat, Bellinda menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut. Menurutnya, prioritas pemerintah daerah saat ini adalah mendapatkan persetujuan pembangunan terlebih dahulu. ”
Untuk itu nanti, yang penting di-ACC dulu sekolahnya. Kalau terkait siswa, nanti insya Allah pasti ada,” tukasnya.
Sebagai informasi, Pemkab Kudus melalui Dinas Sosial P3AP2KB sebelumnya telah mengupayakan pemanfaatan lahan milik Perhutani di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan tersebut diperkirakan memiliki luas sekitar 8 hektare sehingga berpotensi memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, pemanfaatannya masih memerlukan proses pengurusan lebih lanjut. (J05/A01)
