Jurnalpantura.id, Kudus – Minimya penyerapan anggaran yang diberikan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kabupaten Kudus mendapat sorotan dari semua Fraksi di DPRD Kudus.
Penyerapan anggaran di Disnakerperinkop dan UKM di tahun 2022 sampai saat ini baru 11,7 persen dari 100 persen.
Atas kinerja yang kurang cakap itulah, semua Fraksi DPRD Kudus serentak mengusulkan pada Bupati Kudus untuk melakukan evaluasi pada Kepala Disnakerperinkop Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati.
Usulan semua fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penjelasan Bupati Kudus terkait Ranperda Perubahan APBD tahun 2022. Jum’at 01/09/2022 malam.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sayid Yunanta mengungkapkan, pada tahun 2021 serapan anggaran Disnakerperinkop Kudus cukup rendah.
Hanya sebesar Rp 1,26 miliar dari jumlah anggaran 47,82 miliar. Capaian itu setara dengan 2,6 persen anggaran dapat terserap.
“Untuk itu, kami meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus. Tentang peningkatan kinerja, bahkan evaluasi kinerja,” kata Sayid Yunanta.
Terlebih, menurut FPKS kinerja maksimal dari Disnakerperinkop dibutuhkan atas berbagai program penting. Termasuk yang berhubungan dnegan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus paska pandemi covid-19.
Hal serupa juga diungkapkan dari Fraksi Partai Golkar. Juru bicara Fraksi Golkar Kudus, Susanto menyebut kinerja Kepala Disnakerperinkop Kudus kurang maksimal.
Dengan alasan sama, penyerapan anggaran yang baru 11,7 persen hingga awal September 2022 ini.
Kepada Bupati Kudus, juru bicara Fraksi Golkar mengusulkan di Disnarkerperinkop membutuhkan sosok pimpinan yang cakap dan terampil. Serta memiliki kemampuan manajerial baik dalam memimpin semua jajaran yang ada di bawahnya.
“Saat ini banyak program kegiatan dengan tujuan memulihkan ekonomi masyarakat paska pandemi yang bertumpu pada Disnaker. Jadi kami memohon Bupati untuk mengevaluasi kinerjanya,” terangnya.
Begitupun yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra Kudus, Ahmad Basith Sidqul Wafa. Bahwa penyerapan anggaran pada dinas terkait kurang maksimal dan perlu adanya evaluasi kinerja oleh Bupati Kudus.
“Evaluasi diperlukan demi peningkatan kinerja, apalagi banyak program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” Tuturnya. (J02/A01)
