Jurnalpantura.id, Kudus – Perjanjian kerjasama mengenai sertifikasi tanah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kabupaten Kudus, dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis (PTSL), redistribusi tanah, pemberdayaan hak atas tanah masyarakat/bina penerima tanah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan pemanfaatan peta zona nilai tanah (ZNT) dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus Kudus dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus.
MoU perjanjian ditandatangani oleh PLT Bupati Kudus M Hartopo, Kepala BPPKAD Eko Djumartono dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab Kudus Heri Sulistiyo, di Comment Center Diskominfo Kudus, Rabu 17/06/2020.
Menurut Kepala BPPKAD Eko Djumartono, Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan kantor Pertanahan kab. Kudus merupakan langkah sebagai pengoptimalan pajak daerah.
“MoU ini sebagai langkah awal mutasi guna mensinergikan data untuk pengoptimalan pajak daerah sehingga data dari BPN dengan data dari Kita menjadi sama”, terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kab Kudus Hery sulistiyo a. Ptnh, M.H menyampaikan beberapa hal yakni mengenai agenda yang akan dilakukan pemerintah sebagai upaya optimalisasi tentang Road Map kabupaten lengkap melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk kualitas peningkatan data.
“Road Map Kabupaten lengkap melalui kegiatan PTSL diharapkan penataan dimulai dari lingkup desa/kelurahan sehingga menghasilkan desa/kelurahan lengkap, Selanjutnya terbentuk Kecamatan lengkap dan pada akhirnya menjadi Kabupaten/Kota lengkap”, jelasnya.
Dilain sisi, HM. Hartopo dalam sambutanya mengatakan bahwa Perjanjian kerjasama ini sebagai integrasi perpajakan dan pertanahan di daerah kudus sehingga untuk percepatan pelayanan.
“Kuncinya koordinasi dan komitmen, Saya berharap kita selalu dapat bersinergi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam hal pertanahan di Kabupaten Kudus”, harapnya. (J02/A01)
