Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 secara tatap muka dan virtual di Pendopo Kabupaten Kudus pada Senin (12/2/2024).
“Kegiatan ini sangat strategis dalam menghimpun pendapat atau pandangan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan penyusunan RKPD tahun 2025. Sangat apresiasi,” ungkap Pj Bupati Kudus, M Hasan Chabibie.
Hasan berharap, hasil dari kegiatan konsultasi publik ini menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD, sehingga dapat dipedomani dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan serta anggaran di tahun 2025.
“Semoga apa yang kita lakukan saat ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan kedepannya,” harapnya.
Pihaknya juga memaparkan hasil pembangunan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan.
Menurut data BPS, tahun 2023 angka kemiskinan sebesar 7,24 persen turun 0,17 persen dibanding tahun 2022. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus tahun 2023 sebesar 76,71 persen meningkat apabila dibandingkan tahun 2022 sebesar 75,89 persen.
“Angka ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kudus relatif tinggi dan terus mengalami peningkatan,” paparnya.
Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi pada akhir 2023 mengalami pertumbuhan positif antara 2,5 – 3,16 persen apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 2,23 persen.
Sedangkan, tingkat pengangguran di Kudus tahun 2023 sebesar 3,25 persen yang meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,21 persen.
“Mudah-mudahan ke depan indikator makro daerah terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung IPM saya yakin angka pengangguran dan kemiskinan dapat terus menurun,” sebutnya.
Hasan menambahkan, selain target capaian yang telah disebutkan, fokus prioritas pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025 meliputi peningkatan SDM, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas, perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel, serta penciptaan kondisi wilayah yang kondusif tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana. (J05/A01)
