JurnalPantura.id, Demak — Ribuan warga Nahdliyyin diperkirakan akan memenuhi jalanan Sayung, Demak, pada Ahad (15/6/2025). Namun ini bukan aksi politik atau pawai biasa, melainkan jeritan kolektif atas krisis rob yang tak kunjung ditangani secara serius oleh negara.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak memimpin aksi kemanusiaan dan istighotsah akbar sebagai bentuk seruan ke langit dan sekaligus peringatan keras kepada para pemangku kebijakan.
Rob bukanlah fenomena baru. Namun warga pesisir Demak sudah terlalu lama hidup dalam genangan air laut yang menyusup ke rumah, sekolah, tempat ibadah, hingga menutup akses jalan.
Yang lebih menyakitkan, krisis ini berlangsung dalam diam dan pembiaran. Pemerintah dinilai tak hanya lamban, tapi juga saling lempar tanggung jawab.
“Bupati bilang ini kewenangan provinsi. Provinsi bilang itu wewenang pusat. Pusat bilang tunggu giant sea wall selesai dibangun. Tapi rakyat butuh solusi sekarang, bukan janji masa depan,” tegas pengamat lingkungan sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Jawa Tengah, Hendy Hendro, Sabtu (14/6/2025).
Menurut Hendy, krisis rob di Demak bukan hanya akibat kenaikan permukaan laut, tapi buah dari kegagalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan.
“Ini bencana ekologis. Kita kehilangan mangrove, drainase buruk, reklamasi tak terkendali, ditambah pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Maka air laut masuk tanpa bisa dibendung,” tegasnya.
Hendy menyebut ada banyak solusi teknis jangka pendek yang bisa diterapkan sejak bertahun-tahun lalu. Di antaranya: pengerukan sedimen sungai, pembuatan kolam retensi, sistem polder, pompanisasi aktif, tanggul darurat, hingga rehabilitasi mangrove. Namun semua hanya berakhir di atas kertas.
“Selalu alasan anggaran, karena katanya ini bukan bencana. Tapi kalau rumah, sekolah, mushala, bahkan jalan tenggelam, apa lagi yang harus terjadi supaya disebut bencana?” ujarnya tajam.
Data BPBD Demak menunjukkan lebih dari sepuluh desa di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Guntur, dan Kedung terdampak langsung oleh rob. Bahkan di beberapa titik, rumah-rumah warga hampir tak pernah benar-benar kering dalam setahun terakhir.
“Setiap hari, air datang. Kampung kami perlahan tenggelam. Tapi belum juga dianggap sebagai bencana oleh negara,” ungkap Mustain, Koordinator Aksi PCNU Demak.
Ironisnya, kata Mustain, pembangunan tol itu sendiri berpotensi melahirkan masalah baru jika tidak dibarengi pembangunan tanggul laut.
“Kalau tanggul tidak dibangun, jalan tol bisa jadi pemecah air yang memperparah genangan ke wilayah lain. Ini bukan solusi, tapi potensi bencana baru,” jelasnya.
PCNU bersama MWC NU, PR NU, dan seluruh Banom NU telah sepakat bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian dan keprihatinan kolektif.
Usai dirapatkan beberapa waktu lalu, disepakati dalam pertemuan lanjutan, istighotsah ini diharapkan menjadi momen spiritual sekaligus politik moral untuk menggugah hati pemerintah pusat.
“Kami tidak berdemo. Kami berdoa. Tapi doa kami adalah juga seruan agar negara tidak abai. Ini bukan hanya air pasang, ini krisis kemanusiaan,” ujar Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Demak, Abdullah Zaini.
Sementara pembangunan giant sea wall yang dijanjikan pusat masih jauh dari selesai. Bahkan jalan tol Kaligawe–Demak yang digadang-gadang sebagai solusi rob pun belum rampung, dan diperkirakan baru selesai 2027.
Air rob telah mengubah wajah kehidupan warga Demak. Aktivitas ekonomi terhenti, anak-anak sulit sekolah, sebagian warga harus mengungsi, dan penyakit mulai merebak.
Beberapa desa kini lebih dikenal karena genangannya daripada hasil bumi atau tradisi lokalnya.
“Kami tidak ingin hanya berdoa. Tapi ketika negara abai, doa menjadi jalan terakhir untuk menguatkan dan menyuarakan harapan,” tutur Zaini.
Ia menambahkan bahwa NU bukan hendak menyalahkan, melainkan mengingatkan bahwa penderitaan warga Demak bukan bisa ditunda-tunda lagi.
“Ini saatnya negara hadir. Kami harap doa kami bukan hanya sampai ke langit, tapi juga mengetuk pintu istana,” tandasnya. (J07/A01)
