JurnalPantura.id, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus menggelar rapat paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pidato kenegaraan ini dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, rapat paripurna dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya mendengarkan secara daring Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus pada Jum’at 15/08/2025.
Pidato Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan langsung, tak hanya diikuti peserta yang hadir secara fisik di Jakarta, tetapi juga disaksikan masyarakat luas melalui siaran langsung (livestreaming), sehingga pesan-pesan penting yang disampaikan dapat menjangkau seluruh daerah.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa tantangan global mulai dari perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga dinamika ekonomi menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional.
“Bersama-sama, kita harus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Kita harus membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai pilar pemberdayaan sumber daya manusia.
Ia menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kerukunan, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.
Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H. Masan, S.E., M.M., menilai pidato kenegaraan kali ini sarat pesan strategis yang relevan dengan kondisi daerah. Ia menyoroti arahan Presiden tentang efisiensi belanja dan optimalisasi APBD.
“Momentum ini pas karena kita sedang membahas KUA PPAS 2026. Dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu, anggaran bisa dialokasikan untuk hal-hal yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Masan juga menekankan perlunya penanganan kemiskinan ekstrem secara detail hingga level desa. Ia menyebut pemerintah daerah akan memanfaatkan jaringan Bapinsa, Babinkamtibmas, RT/RW, dan bidan desa untuk memetakan warga yang rumahnya belum layak huni atau belum memiliki jamban.
“Ini harus kita selesaikan secara bertahap, baik melalui APBD maupun bantuan perusahaan,” tambahnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Masan menilai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) perlu diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat.
“Kalau PKL banyak tapi daya belinya rendah, ya mereka tidak laku. Maka kita perlu menekan inflasi, menghindari PHK, dan berkomunikasi intens dengan pengusaha agar lapangan pekerjaan terbuka lebar,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kudus menghadapi bonus demografi, sehingga lapangan kerja bagi generasi muda harus menjadi prioritas.
“Kalau mereka bekerja, itu berkah. Tapi kalau menganggur, justru menjadi tantangan besar,” tegasnya.
Baginya, momen HUT ke-80 RI bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Kudus.
“Semangat kemerdekaan harus menjadi energi bersama untuk terus memperbaiki kualitas hidup rakyat,” tandasnya. (J07/A01)
