Jurnalpantura.id, Kudus – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus mulai menerapkan sistem pemilahan sampah di tingkat hulu.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah kelebihan kapasitas.
Kebijakan ini diberlakukan secara resmi melalui Surat Edaran (SE) Kepala Dinas PKPLH Nomor 600.4.15/247/25 tertanggal 31 Januari 2025.
Dalam kebijakan tersebut, pengangkutan sampah yang mulai diterapkan pada 17/02/2025 hanya akan melayani sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya.
Sampah organik akan diangkut setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara sampah anorganik diambil pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Kepala Dinas PKPLH Kudus, Abdul Halil, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil karena selama ini sampah masih bercampur antara organik dan anorganik, sehingga menyebabkan penumpukan di TPA Tanjungrejo.
“Kondisi TPA kita sudah overload, sementara masih banyak sampah yang belum dipilah sejak dari rumah tangga. Oleh karena itu, kami mulai menerapkan pemilahan sampah di tingkat hulu mulai 17 februari 2025,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (19/2/2025).
Sampah organik yang dikumpulkan akan langsung diangkut ke Djarum Oasis dan pusat daur ulang (PDU) yang mulai diaktifkan kembali.
Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis diharapkan dapat dipilah dan dijual langsung oleh masyarakat ke pengepul atau pelapak.
Petugas hanya akan mengangkut residu atau sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan.
“Pemilahan sampah ini sangat penting untuk mengurangi volume sampah di TPA. Jika masyarakat tidak memilah, kami tidak akan mengambil sampah tersebut. Harapannya, kesadaran warga semakin meningkat dan Kudus menjadi lebih bersih serta sehat,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai membiasakan diri memilah sampah dari rumah.
“Jika sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai penyakit. Kami berharap semua pihak mendukung kebijakan ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (J06/A01)
