Jurnalpantura.id, Kudus – Sebanyak 23 kepala sekolah di Kabupaten Kudus tengah dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan menjadi pengawas sekolah.
Saat ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus masih melakukan proses pemberkasan terhadap calon peserta tersebut.
Uji kompetensi menjadi salah satu tahapan yang wajib dilalui kepala sekolah sebelum mengajukan perpindahan jabatan fungsional guru menjadi pengawas sekolah.
Setelah memenuhi persyaratan, hasilnya akan menjadi bahan pengusulan kepada Bupati Kudus dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari total 23 calon peserta, sebanyak 20 kepala sekolah dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Sementara tiga kepala sekolah lainnya masuk dalam kategori calon peserta untuk jenjang ahli madya.
Anggun menjelaskan, kelulusan dalam uji kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak serta-merta membuat peserta langsung diangkat menjadi pengawas sekolah.
“Uji kompetensi ini dilakukan oleh kementerian, tetapi setelah lulus itu tidak semata-mata langsung diangkat jadi pengawas, ada mekanismenya sesuai dengan kebutuhan di daerah,” tuturnya.
Dia menegaskan, sertifikat atau hasil kelulusan uji kompetensi hanya menjadi modal sekaligus salah satu persyaratan untuk mengusulkan perpindahan jabatan.
Keputusan pengangkatan tetap mempertimbangkan kebutuhan pengisian jabatan pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Selain itu, hasil uji kompetensi tersebut memiliki masa berlaku selama dua tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum ada persetujuan pengisian jabatan dari Bupati Kudus, hasil kelulusan peserta tidak dapat digunakan kembali untuk pengusulan berikutnya.
“Kalau dalam dua tahun tidak ada pengisian jabatan pengawas sekolah ya hasil uji kompetensi itu gugur, kalau mau pengusulan harus ikut uji kompetensi lagi,” tambahnya.
Anggun menyebutkan, penyelenggaraan uji kompetensi beserta penentuan kuota peserta sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat diikutkan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jumlah kekosongan jabatan pengawas sekolah di daerah.
“Jadi bukan dari berapa pengawas sekolah kita yang kosong, tapi kuota peserta uji kompetensi itu juga sudah ditentukan dari pusat,” tandasnya.
Meski jumlah peminat dari kalangan kepala sekolah cukup banyak, Disdikpora Kudus hanya dapat mengusulkan mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan guru Penggerak mendaftar, saat ini peserta harus berstatus kepala sekolah dan memenuhi ketentuan golongan PNS.
Adapun uji kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 1-9 Desember 2026, sedangkan pengumuman hasil kelulusan direncanakan pada 17 Desember 2026. (J05/A01)
