Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyelenggaran kegiatan publik,
agar segera menuntaskan seluruh pekerjaan sebelum akhir tahun anggaran 2019.
Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan akan berpengaruh pada penilaian kinerja OPD serta konduite atau perilaku rekanan dalam
mematuhi perjanjian kotrak pekerjaan.
“Kami apresiasi seluruh kegiatan yang selesai tepat waktu,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Samani Intakoris.
Pihaknya mengakui di masa kritis ini masih ada sejumlah kegiatan atau proyek anggaran 2019 belum tuntas. Di antaranya terdapat beberapa kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten
Kudus. Terutama proyek publik yang menjadi prioritas seperti jalan dan jembatan, diminta agar tidak terjadi keterlambatan.
Untuk mengejar batas waktu penyelesaian, Samani menekankan agar penyedia jasa atau rekanan segera mengambil langkah dengan menambah tenaga kerja, kerja lembur dan menyiapkan material yang cukup.
“Tanpa ketersediaan material, penambahan tenaga kerja dan kerja lembur menjadi sia- sia karena tidak ada yang dikerjakan,” ungkapnya.
Satu hal yang selalu ditekankan, penuntasan kegiatan tetap harus memperhatikan sisi kualitas pekerjaan. Semuanya tetap harus pastrep, artinya dilaksanakan dengan pas (sesuai aturan) dan ntrep (tepat), baik menyangkut dimensi (ukuran/volume), spesifikasi, kualitas dan administrasi.
Plt Kepala Dinas PUPR Kudus Joko Mukti Harso, melalui Kabid Bina Marga Apriliana mengakui, hingga saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai.
“Khusus proyek jalan dan talud yang dibiayai ABBD murni, masih ada empat kegiatan belum tuntas,” jelasnya.
Pelaksanaan proyek jalan dan talud terlambat dilakukan karena adanya retender atau lelang ulang. Proyek tersebut yaitu Jalan rigid Sidomulyo- Gondoharum (Jekulo), dan Jalan Menur Kecamatan Kota, serta
pembangunan talud di Lingkar Tenggara Desa Kirig (Mejobo) dan talud di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati.
Namun demikian, pihaknya yakin sebelum batas akhir kontrak sudah dapat diselesaikan.
“Kami telah mendorong kepada rekanan agar
melakukan lembur dan menambah tenaga kerja untuk mengejar waktu agar tetap rampung sebelum akhir tahun anggaran,” terang Apriliana.
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kudus tahun ini menggelar 99 paket kegiatan perbaikan infrastruktur jalan yang dibiayai APBD murni, melalui lelang 66 paket dan 33 paket nontender pengadaan langsung (PL). Sedang kegiatan APBD Perubahan sebanyak 33 paket, enam paket melalui lelang dan 27 paket nontender PL.
Untuk proyek jembatan 13 paket, lima kegiatan dibiayai bantuan gubernur (Bangub), empat paket APBD murni dan 4 paket dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Total kegiatan di Bidang BM sebanyak 188 paket termasuk yang dibiayai DAK dan Bangub, dengan nilai
Rp 110,516 miliar.
“Kegiatan dari APBD dan Bangub sekitar Rp 84 miliar, DAK Rp 16 miliar dan proyek jembatan sekitar 10,5 miliar,” katanya. (J02/A01)
