oleh

Fathan Subchi : Negara Harus Hadir,Tidak Boleh Ada Rakyat yang Lapar

Jurnalpantura.id, Demak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi mengajak semua stakeholder untuk melakukan peninjauan ulang terhadap asumsi makro terkait capaian target kenaikan pembangunan sebesar 5,5 %.

Review perlu dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang tengah terpuruk akibat keterbatasan ruang gerak selama pandemi Covid-19.

Fathan Subchi juga menyebutkan tahun 2020 pengangguran terbuka makin naik, rakyat miskin naik dari 26,42 juta jiwa naik menjadi 27,5 juta jiwa.

“Hal tersebut tentunya harus menjadi prioritas pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bidang ekonomi oleh Pemerintah Indonesia,” kata Fathan Subchi saat didapuk menjadi keynote speaker webinar dengan tema Sinergitas Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Daerah Hadapi Pandemi Covid-19, Senin 12/07/2021.

Webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Rumah Kita (Koruki) bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Demak dan Forum Wartawan Online Demak (Forwonede) itu karena merasa prihatin atas ekonomi rakyat yang kian terpuruk di masa pandemiCovid-19,
Menurut Fathan, selama ini Komisi XI DPR RI mendiskusikan bagaimana stakeholder dan elemen terkait untuk meningkatkan pemasukan.

Sebab di bawah bayang-bayang Covid-19, pendapatan makin berkurang dari target Rp 1600 Trilyun baru ada Rp 1200 Triliyun.
Ini saatnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mengolah skenario fiskal. Para stakeholder diajak untuk turut berperan aktif memberi masukan dan dukungan kepada legislatif dalam merumuskan undang undang tentang KUB, pajak dan sumber pendapatan lain yang masih bisa ditingkatkan.

Fathan Subchi menegaskan, negara harus hadir dalam situasi pandemi. Bagaimana pun negara harus ikut memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya.

“Tidak boleh ada yang lapar tidak boleh ada yang tidak makan. Perlindungan sosial, subsidi kesehatan adalah prasyarat di mana negara harus hadir,” ungkap Fathan.

Fathan Subchi juga mengajak para wartawan agar sebisa mungkin menghindari berita-berita hoaks terkait kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

Selain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, webinat tersebut juga menghadirkan narasumber bidang keuangan diwakili oleh Direktur Dana Transfer Umum DJPK,Adriyanto dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Pribadi Santoso.

Adapun dari pihak pemerintah daerah, panitia menggandeng narasumber Sekretaris Daerah Demak, Singgih Setyono, Sekretaris Daerah Kudus, Sam’ani Intakoris sertaSekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko. Dari elemen jurnalis, narasumber yang dihadirkan adalah Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Machmud.

Webinar dibuka oleh Zayinul Fata, Wakil Ketua DPRD Demak dengan pancingan tentang kondisi ekonomi rakyat di bawah ancaman penyebaran corona.

Acara yang dimoderatori oleh Unik Oke, jurnalis senior asal Semarang ini digelar sekaligus sebagai bentuk transparansi beberapa kebijakan ekonomi pusat sekaligus paparan strategi dan langkah kebijakan daerah khususnya Demak, Jepara dan Kudus yang sudah dilakukan selama Pandemi Covid-19. (J19/A02)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed