Jurnalpantura.id, Kudus – Puluhan pengemudi becak motor (bentor) dan sopir truk sampah yang menggelar aksi damai di depan Pendapa Kabupaten Kudus pada Sabtu (25/1/2025) akhirnya mendapatkan solusi sementara dari pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, Halil, turun langsung menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memberikan penjelasan terkait kebijakan pengelolaan sampah.
“Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada jenengan (Anda semua) yang telah bersabar menunggu saya. Dalam audiensi tadi, perwakilan 10 orang sudah menyampaikan inti permasalahan. Keputusan hari ini adalah bahwa muatan sampah bisa dibawa ke gudang Dinas PKPLH, sementara waktu,” jelas Halil kepada para peserta aksi.
Ia menambahkan bahwa lokasi pembuangan sampah sementara berada di sisi barat jalan dekat gudang Dinas PKPLH. Namun, Halil menekankan pentingnya pemilahan sampah sebelum dibuang. “Sebelumnya, saya mohon agar sampah dipilah antara organik dan anorganik. Jika tidak, kami tidak akan menerima sampah tersebut,” tegasnya.
Aksi damai ini merupakan buntut dari dampak penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo beberapa waktu lalu. Penutupan tersebut menyebabkan tumpukan sampah menggunung di berbagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di kawasan perkotaan.
Bahkan, sampah yang berserakan di sudut-sudut kota menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya menata TPA Tanjungrejo dengan menggunakan enam alat berat untuk mengurai tumpukan sampah dan mengurangi pencemaran. Namun, langkah ini dinilai belum cukup oleh warga Tanjungrejo, yang tetap menolak adanya tambahan sampah baru ke lokasi tersebut.
Hingga solusi sementara ini diberikan, para pengemudi bentor dan sopir truk sampah menyatakan harapannya agar pemerintah segera mencari solusi jangka panjang yang dapat mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh.
“Kami berharap ada kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Situasi ini sangat merugikan, baik bagi pengemudi, masyarakat, maupun lingkungan,” ungkap salah satu peserta aksi.
Langkah selanjutnya, Pemkab Kudus diharapkan dapat menyusun kebijakan strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah sementara tetapi juga menghindari terjadinya penumpukan sampah yang berlarut-larut di masa depan. (J02/A01)
