Jurnalpantura.id, Kudus – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, merencanakan pembentukan koperasi khusus untuk para pedagang kaki lima (PKL) sebagai upaya menampung kebutuhan mereka. Sekaligus menyalurkan bantuan dari pemerintah maupun program Corporate Social Responsibility (CSR).
Rencana ini diumumkan saat Sam’ani bersama Wakil Bupati Bellinda Birton menemui para PKL di Kudus, Sabtu, 26/4/2025.
“Mereka harus membentuk koperasi, seperti koperasi merah putih untuk PKL, yang sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo,” ujar Sam’ani.
Ia menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana legal dan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil di daerah tersebut.
Pembentukan koperasi ini juga menjadi respons terhadap polemik yang belakangan muncul soal keberadaan PKL ber-KTP Kudus dan luar daerah.
Sam’ani menyampaikan bahwa PKL yang ber-KTP Kudus akan mendapatkan prioritas dalam berbagai program, termasuk penyaluran bantuan. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan menyasar warga lokal yang membutuhkan.
Menurutnya, koperasi akan menjadi kanal utama dalam penyaluran bantuan seperti gas dan kebutuhan pokok lainnya. Ia meminta para PKL untuk segera menyesuaikan diri dengan rencana tersebut dan turut menyosialisasikan kepada pedagang lain.
“Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nanti bantuan semua akan lewat koperasi,” tandasnya.
Untuk mendukung realisasi koperasi, Pemkab Kudus akan menggandeng sejumlah dinas terkait dalam hal pendampingan pendirian badan hukum dan pelatihan.
Harapannya, koperasi ini tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi yang nyata bagi para PKL.
“Nanti PKL membuat koperasi sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian,” tambahnya.
Dukungan terhadap rencana ini juga datang dari kalangan PKL sendiri. Jamyadi (45), seorang PKL di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, menyambut baik gagasan tersebut.
“Semua program kami dukung, karena program itu tidak lain untuk membuat Kudus Sehat,” katanya. (J05/A01)
