Jurnalpantura.id, Kudus – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam struktur Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bhakti 2025–2030.
Prosesi pengukuhan dilangsungkan secara khidmat di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 17/7/2025.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT, Menteri UMKM, serta Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, dan para wakil menteri dari berbagai kementerian.
Tidak ketinggalan, para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia juga turut memeriahkan acara tersebut.
Usai dikukuhkan, Bupati Sam’ani menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat sinergi pembangunan nasional yang berbasis pada kekuatan daerah.
“Alhamdulillah, saya resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan baik dan berdampak positif bagi bangsa,” ujarnya.
Bupati Sam’ani menegaskan komitmennya untuk menyusun program kerja strategis yang mendorong kemajuan daerah secara inklusif.
Ia menyebut jabatan barunya bukan sekadar prestise, tapi tanggung jawab besar untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional berjalan dengan prinsip pemerataan dan keadilan.
“Ini bukan hanya kehormatan bagi saya pribadi, tapi juga untuk Kudus. Semoga dari sini kami bisa berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Dalam kepengurusan ini, ia berjanji akan menjadi jembatan komunikasi yang kuat antara daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang pro-rakyat dan berkelanjutan.
Penunjukan Sam’ani sebagai pengurus inti APKASI dinilai mencerminkan pengakuan atas rekam jejaknya dalam memimpin Kudus.
Selama ini, ia dikenal aktif mendorong program-program inovatif, terutama dalam penguatan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur berbasis potensi daerah.
Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, yang juga Bupati Lahat, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguatan otonomi daerah. Menurutnya, APKASI akan terus memperjuangkan hak dan kewenangan pemerintah kabupaten agar lebih lincah dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.
Salah satu tantangan yang disorot adalah lambannya proses persetujuan teknis (pertek) yang kerap menghambat kelancaran program daerah.
“Pemerintah pusat harus hadir bukan untuk menghambat, tapi membimbing. APKASI siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam menjalankan visi besar Presiden Prabowo,” kata Bursah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, turut menegaskan pentingnya sektor pertanian sebagai fokus utama pembangunan nasional.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada pertanian sebagai jalan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.
“Pertanian adalah fondasi. Pemerintah ke depan akan all out dalam menjadikan sektor ini sebagai prioritas utama,” ujar Zulhas.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai instrumen penghubung antara program pusat dan kebutuhan nyata di desa.
Menurutnya, Kopdes tidak sekadar koperasi biasa, melainkan alat strategis untuk mempercepat swasembada pangan dan membangun ekonomi lokal dari desa.
“Kita ingin desa-desa bisa mandiri dan kuat secara ekonomi melalui koperasi yang terstruktur dan produktif,” katanya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga hadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap eksistensi APKASI. Ia menyebut APKASI sebagai organisasi kepala daerah terbesar yang memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.
Tito menambahkan bahwa perencanaan anggaran di daerah harus semakin mandiri. Ia mendorong kabupaten-kabupaten untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi aktif menggali potensi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PAD besar, daerah akan lebih cepat maju. Jangan hanya tunggu dari pusat, tapi gali potensi lokal yang ada,” tegas Tito.
Untuk diketahui, sebagai wadah pemerintah kabupaten, APKASI memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah di tingkat kabupaten berjalan baik, memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten.
Sesuai dasar pembentukannya pada tahun 2000, APKASI memiliki tugas pokok sebagai penyedia Advokasi, Mediasi dan Fasilitasi bagi pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya sesuai hakekat otonomi daerah.
Sedangkan fungsinya adalah sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Serta, fasilitator dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah kepada pemerintah. (J05/A01)
