Tunggu Kepastian DBHCHT 2027, Pemkab Kudus Pertimbangkan Bangun RSUD Sunan Muria

- Jurnalis

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Visualisasi gedung RSUD Sunan Muria di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. (Foto: Istimewa)

Visualisasi gedung RSUD Sunan Muria di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. (Foto: Istimewa)

Jurnalpantura.id, Kudus – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sunan Muria di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, mulai mendapat respons dari kalangan investor.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah menerima dua surat minat investasi dari pihak swasta yang tertarik terlibat dalam pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, mengatakan kedua investor telah menyampaikan penawaran secara resmi dan memaparkan rencana investasi masing-masing.

Meski demikian, Pemkab Kudus belum menentukan bentuk kerja sama yang akan dipilih karena masih perlu mengkaji berbagai aspek dari penawaran tersebut.

“Ada dua yang sudah mengirimkan surat minat untuk membangun, keduanya sudah melakukan pemaparan. Kita akan kaji bentuknya seperti apa, perlu dibahas seperti apa bentuknya nanti,” ujarnya, Selasa, 13/10/2026.

Dari dua investor tersebut, salah satunya mengajukan skema Build, Operate, Transfer (BOT). Melalui skema ini, pihak swasta bertanggung jawab membangun fasilitas, mengoperasikannya selama periode yang disepakati, kemudian menyerahkan aset kepada pemerintah sesuai ketentuan kerja sama.

Adapun investor lainnya masih belum memberikan kepastian mengenai pola investasi yang akan ditawarkan untuk pembangunan RSUD Sunan Muria.

Eko menjelaskan, pembahasan mengenai skema investasi masih berada pada tahap awal. Pemerintah daerah perlu memastikan bentuk kerja sama yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah sakit serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Kami kaji dulu karena ini masih tahap awal ketertarikan dari investor. Skemanya juga kita belum bahas seperti apa, apakah sewa BOT atau apa,” jelasnya.

Di tengah penjajakan dengan investor, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan rumah sakit secara mandiri.

Baca Juga :  Tangani Pasien Bedah, Tiga Ruang Tindakan Operasi di RS Sarkies Aisyiyah Kudus Disiagakan

Salah satu faktor yang menjadi perhatian ialah besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang akan diterima pada 2027. Apabila alokasi dana tersebut mencukupi, pemerintah daerah membuka peluang untuk membangun RSUD Sunan Muria menggunakan anggaran sendiri.

Menurut Eko, opsi pembiayaan mandiri telah disampaikan kepada investor yang menunjukkan ketertarikan. Langkah tersebut dilakukan agar calon mitra memahami bahwa keterlibatan swasta bukan satu-satunya alternatif dalam merealisasikan pembangunan rumah sakit.

“Kalau tahun depan dana cukai besar kami akan bangun sendiri. Kami sudah sampaikan kepada investor tersebut skema ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, Pemkab Kudus tidak menutup peluang kerja sama dengan investor apabila skema yang ditawarkan dinilai memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pemerintah daerah akan mempertimbangkan aspek pembiayaan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaan agar keputusan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Dengan adanya investor dari pemkab menilai selama sama-sama menguntungkan tidak jadi masalah,” tambah Eko.

Sementara itu, rencana pembangunan RSUD Sunan Muria saat ini masih berada dalam tahap perencanaan dan penyelesaian persyaratan administratif.

Kehadiran RSUD Sunan Muria di wilayah Kecamatan Gebog diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya warga yang membutuhkan akses lebih dekat terhadap fasilitas rumah sakit.

Karena itu, penentuan skema pembangunan menjadi langkah strategis agar proyek dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, kelengkapan administrasi, serta keberlanjutan pengelolaan fasilitas kesehatan. (J05/A01)

Berita Terkait

Kunjungi RSUD Loekmono Hadi, Wamenkes Dukung Pengembangan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Jantung
Wamenkes Tinjau Kudus, 19 Puskesmas Bakal Dilengkapi Alat Diagnostik TBC dan X-ray Mobile
Tinjau CKG di Kudus, Wamenkes Ungkap 18 Juta Warga Jateng Telah Diperiksa
Kunjungi Kudus, Wamenkes Dorong Penguatan Layanan Kesehatan dan Deteksi Dini TBC
Proyek Rp5,7 Miliar di Kudus Timur Segera Tuntas, Puskesmas Jekulo Masuk Tahap Akhir
Polres Kudus Usulkan 548 Jiwa Jadi Peserta BPJS Kesehatan Lewat Program Agen Perlinsos
IGD RSUD Kudus Makin Padat, Kasus Infeksi Meningkat sejak Awal September
Kasus ISPA Meningkat di Tengah Cuaca Ekstrem, DKK Kudus Ingatkan Pentingnya Cukupi Cairan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Tunggu Kepastian DBHCHT 2027, Pemkab Kudus Pertimbangkan Bangun RSUD Sunan Muria

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:45 WIB

Kunjungi RSUD Loekmono Hadi, Wamenkes Dukung Pengembangan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Jantung

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:23 WIB

Wamenkes Tinjau Kudus, 19 Puskesmas Bakal Dilengkapi Alat Diagnostik TBC dan X-ray Mobile

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:34 WIB

Tinjau CKG di Kudus, Wamenkes Ungkap 18 Juta Warga Jateng Telah Diperiksa

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:21 WIB

Kunjungi Kudus, Wamenkes Dorong Penguatan Layanan Kesehatan dan Deteksi Dini TBC

Berita Terbaru

Petugas kepolisian menggandeng terduga para pelaku kasus bentrokan antara kelompok penagih utang dan warga di Desa Jepang, Kudus. Polisi masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Foto: JP

Kriminalitas

Utang Rp 52 Juta Berujung Bentrokan, 24 Orang Diamankan di Kudus

Rabu, 14 Okt 2026 - 17:05 WIB