Jurnalpantura.id, Jepara – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara menggelar diskusi publik dengan tema “Menuju Transisi Kepemimpinan Daerah untuk Jepara yang lebih baik”.
Acara yang digelar di kantor PWI Jepara Senin 18/2/2025 malam ini, sekaligus tasyakuran pindahan kantor baru.
Hadir dalam acara tersebut, PJ Bupati Jepara Edy Supriyanta, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, Kapolres Jepara, Dandim 0719/Jepara, Kajari Jepara, Rektor Unisnsu Jepara, Ketua KONI Jepara, serta tamu undangan.
Seperti diketahui, masa kepemimpinan Penjabat (PJ) Bupati Jepara Edy Supriyanta akan berakhir pada 20 Februari 2025 bertepatan dengan dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih Witiarso Utomo dan M. Ibnu Hajar.
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh M. Olies, fokus pembahasan mengupas visi dan misi bupati baru serta masa peralihan dari Edy Supriyanta ke Witiarso Utomo.
Diungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan yang baru lebih berat karena beberapa kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait dengan efisiensi anggaran.
“Pelantikan bupati baru akan disambut dengan efisiensi di berbagai lini, terutama pemangkasan anggaran sebesar 19 milyar oleh bupati baru”, ujar Olies dalam pemantik diskusinya.
Keberhasilan Edy Supriyanta membawa Jepara dalam menyabet berbagai penghargaan bergengsi juga menjadi tantangan bupati baru untuk bisa lebih baik atau paling tidak mempertahankan prestasi tersebut.
“Pak Pj (Edy Supriyanta) menjabat 2 tahun 9 bulan. Indikator pencapaian prestasi yang diraih oleh beliau saat memimpin Jepara mendapatkan 79 penghargaan, trendnya naik dari tahun 2022 hingga hari ini”, ungkap Olies.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanudin Hermawan, menyampaikan perlu melihat keberhasilan Edy Supriyanta dalam memimpin Jepara dari sisi yang lain.
“Indikator keberhasilan Pak Pj dalam memimpin Jepara perlu dilihat dari sisi yang lain. Dari data yang ada di Bappeda trend dari 2022 terus meningkat, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Kabupaten Jepara empat terendah jumlah angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, terang Hasanudin.
“Selain pengentasan kemiskinan, penanganan serta penurunan stunting juga menjadi salah satu prestasi yang diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan terbaik se-eks Karisedenan Pati”, jelas Hasanudin.
Kendati Demikian, menurut Hasanudin, program bupati baru harus kita dukung sepenuhnya.
“Di masa transisi ini Bupati baru sudah merancang program di awal tahun salah satunya dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 19 milyar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja”, jelasnya.
Masih menurut Hasanudin, program OTW Jepara MULUS juga akan direalisasikan salah satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis digital, peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk infrastruktur jalan, saat ini kami sudah mengajukan permohonan kepada Kementrian Pekerjaan Umum untuk merubah status jalan provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 38 km agar perawatan dan penanganan bisa lebih baik. Alhamdulillah sudah direspon Kementrian, semoga bisa segera direalisasikan”, ungkapnya. (J08/A01)
