Jurnalpantura.id, Kudus — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berencana melanjutkan pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo.
Rencana strategis ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang bahkan menawarkan bantuan dana jika Pemkab kekurangan anggaran.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, saat berkunjung ke Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kudus pada Jumat (3/10/2025).
“Kita lihat berapa cepat dia (Pemkab Kudus) bangun (SIHT). Kalau gak punya duit, saya (Kementerian Keuangan RI) bisa masuk ke situ atau tidak (untuk membantu),” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers.
SIHT Kudus nantinya akan menampung belasan industri rokok skala kecil hingga menengah. Kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mempermudah pengawasan bea dan cukai.
Menkeu Purbaya berharap, dengan hadirnya SIHT, perusahaan rokok kecil yang saat ini masih memproduksi rokok tanpa pita cukai dapat termotivasi untuk bergabung. Dengan fasilitas yang disediakan, mereka bisa melegalkan produknya melalui jalur resmi.
“Dengan begitu, kita bisa menciptakan pasar yang adil bagi industri tembakau, dan yang terpenting membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ungkap Menkeu.
“Mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya, ke depan kita akan bertindak keras,” lanjutnya.
Sementara itu Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan komitmen daerah untuk mengembangkan SIHT sebagai ruang agar industri kecil bisa berdaya saing.
“Pemkab Kudus siap bersinergi untuk memastikan keberadaan kawasan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.
“Pembangunan SIHT ini dipastikan bisa menampung perusahaan kecil, sekaligus mendorong perusahaan rokok ilegal agar beralih ke jalur resmi,” tegas Bupati Sam’ani.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H. Musthofa yang turut hadir menilai langkah pemerintah dalam penguatan SIHT sejalan dengan aspirasi masyarakat Kudus, khususnya dalam menciptakan industri tembakau yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Dalam kegiatan tersebut, turut ditampilkan barang bukti hasil penindakan peredaran barang kena cukai ilegal sepanjang tahun 2025 hingga September.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro, merinci barang bukti hasil penindakan yang terdiri dari empat kategori, yakni barang ekspor-impor ilegal, rokok ilegal sebanyak 1,79 juta batang berbagai merek senilai Rp1,33 miliar, minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai sebanyak 4.688 karton, serta mesin pelinting rokok ilegal.
“Barang bukti ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama erat dengan aparat penegak hukum. Kami terus berkomitmen menekan peredaran barang kena cukai ilegal agar iklim usaha semakin sehat dan memberikan ruang berkembang bagi pelaku usaha resmi,” jelas Imik.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan iklim usaha yang sehat melalui penindakan tegas terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus memberikan ruang berkembang bagi pelaku usaha resmi agar industri hasil tembakau di Kudus dan Jawa Tengah semakin kuat dan berdaya saing. (J03/A01)
