Jurnalpantura.id, Bandung – BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC).
Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga sejauh mana pelayanan tersebut mampu menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” ujar Pujo, Rabu 16/09/2026.
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya utilisasi layanan sekaligus biaya yang dibutuhkan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Pujo mengatakan tingginya kebutuhan pelayanan jantung perlu diantisipasi sejak tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama melalui pengendalian faktor risiko.
“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Dalam pendekatan VBHC, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Langkah tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang lebih berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien.
Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu pelayanan intervensi jantung, dari sebelumnya lebih berfokus pada proses menjadi indikator berbasis outcome.
Indikator yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan jantung juga disampaikan Rumah Sakit Tingkat II Dustira.
Kepala RS Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk peserta JKN yang membutuhkan layanan jantung secara komprehensif.
Menurut Muchlas, pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah melayani 975 pasien catheterization laboratory (cathlab), dan seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Ia menegaskan pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Sementara itu, mewakili Pangdam III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.
Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu menjadi perhatian karena termasuk salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.
Menurutnya, pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan melalui penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup,” kata Timbul.
Ia juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome. Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. (J02/A01)
