Jurnalpantura.id, Kudus – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten kudus melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Kudus menggelar “Dialog Politik Kebangsaan” di gedung serbaguna Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) pada Ahad 22/09/2024.
Selain dihadiri pengurus PDM, ketua ranting dan Pimpinan Organisasi Otonom (ortom) di lingkungan PDM Kudus, acara yang menjadi tradisi Muhammadiyah setiap menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga mengundang dua pasangan bakal calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus, Hartopo-Mawahib dan Sam’ani Intakoris-Bellinda Putri Sabrina Birton.
Pasangan Hartopo-Mawahib mengikuti kegiatan dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Kemudian paslon Sam’ani-Bellinda datang sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Kudus, Bonnix Maulana menyampaikan, para peserta yang mengikuti dialog politik hari ini dari tingkat ranting hingga Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah yang ada di Kudus.
“Melalui kegiatan ini, kami berdialog bersama para bakal calon bupati-wakil bupati Kudus ke depan. Kita juga silaturahmi bersama teman-teman PD Muhammadiyah di Kudus sekaligus mengetahui para paslon serta meningkatkan partisipasi pemilih,” jelasnya.
Dari hasil perhitungan yang dilakukan LHKP, anggota Muhammdiyah di Kudus totalnya sekitar 90 ribu orang. Mendekati hari Pemilihan, PD Muhammadiyah Kudus melalui LHKP kemudian melakukan survei terkait beberapa hal pada 20 Agustus sampai dengan 20 September 2024.
Survei yang dilakukan berkaitan dengan kepuasan pelayanan publik di Kudus sejauh ini, tipikal pemimpin yang dibutuhkan, hingga antusias anggota Muhammadiyah Kudus mencalonkan dirinya ikut serta dalam kontestasi politik.
“Dari hasil sampel 1.031 orang responden yang tersebar dari 9 kecamatan, menujukkan tingkat kepuasan publik paling banyak di tataran cukup, dari 5 poin, mayoritas cukup,” ungkap Bonnix.
Dalam pelayanan publik, LHKP PD Muhammadiyah Kudus juga menyurvei pendapat para anggotanya mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup.
Di bidang pendidikan, anggota Muhammadiyah lebih banyak menyoroti terkait biaya pendidikan yang tinggi serta anak yang tidak sekolah.
Lalu di bidang kesehatan, banyak berbicara tentang stunting dan biaya kesehatan. Kemudian di bidang sosial berbicara tentang pengangguran dan kenakalan remaja.
“Satu lagi terkait lingkungan hidup, berbicara tentang permasalahan sampah dan banjir,” jelas Bonnix.
Selain hal-hal tersebut, dari hasil survei yang dilakukan LHKP Muhammadiyah diketahui bahwa kriteria pemimpin yang diinginkan responden adalah sosok yang bebas korupsi, memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif, dan inovatif.
“Rata-rata responden survei ini mereka berusia 16 sampai dengan 20 tahun, para pemilih pemula,” ungkapnya.
Dengan adanya hasil survei tersebut, PD Muhammadiyah Kudus akan menjadikan hasil tersebut sebagai basis data mereka dalam melakukan dialog-dialog lainnya, serta diskusi maupun advokasi di Kudus.
“Jadi kita tidak sekedar ‘berbicara’, tapi ada survei yang kita follow-up,” kata Bonnix.
Sementara itu, Sekretaris PDM Muhammadiyah Kudus, Zulfa Kurniawan menambahkan, sesuai dengan Khittah atau Garis Strategi Perjuangan sejak Palembang 1956 hingga Denpasar 2002, tidak terlibat dalam politik praktis.
Namun, Muhammadiyah tetap memandang politik sebagai salah satu aspek dari muamalah duniawiyah yang harus dibingkai oleh nilai-nilai Islam.
“Muhammadiyah tidak anti-politik, tetapi kami berusaha membangun bangsa dengan prinsip akhlak mulia dan tanggung jawab,” ujarnya. (J02/A01)
