Jurnalpantura.id, Kudus — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintahan.
Salah satu upaya nyata yang kini digencarkan adalah memberikan dorongan penuh kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih berstatus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) agar mau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Kebijakan ini merujuk pada data kepegawaian saat ini, di mana dari total 2.606 PPPK Paruh Waktu yang bertugas di lingkup Pemkab Kudus, tercatat ada sekitar 20 persen pegawai yang ijazah terakhirnya masih setingkat SMA.
Sebagian besar dari mereka bahkan merupakan pegawai yang mendedikasikan diri bekerja di sektor pendidikan daerah.
Sebagai langkah awal implementasi program tersebut, pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan sosialisasi khusus. Acara yang menggandeng pihak akademisi ini diselenggarakan pada Jumat, 18/9/2026, bertempat di Gedung Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Anggun Nugroho, menjelaskan bahwa kelompok PPPK paruh waktu ini mencakup berbagai posisi penting di satuan pendidikan, mulai dari tenaga pendidik hingga tenaga kependidikan pendukung.
“PPPK Paruh Waktu itu kan rata-rata guru yang di Dinas Pendidikan, tapi banyak juga yang dari penjaga-penjaga sekolah itu juga masih lulusan SMA,” ujar Anggun saat dimintai keterangan.
Berdasarkan data kedinasan, terdapat sekitar 1.080 PPPK yang berada di bawah naungan Disdikpora Kabupaten Kudus. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 peserta tampak antusias hadir dan mengikuti jalannya sosialisasi peningkatan pendidikan tinggi hari itu.
Anggun menambahkan, sebelum kegiatan sosialisasi ini dapat terwujud, pihaknya bersama pihak perguruan tinggi telah terlebih dahulu melakukan audiensi formal. Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta arahan serta restu langsung dari Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.
Respon positif pun diberikan oleh kepala daerah terhadap rencana peningkatan kualifikasi akademik aparatur tersebut. Pemkab Kudus bahkan membuka pintu seluas-luasnya bagi perguruan tinggi yang ingin masuk dan menjalin kerja sama strategis dalam memajukan kualitas pegawai daerah.
“Jadi sosialisasi hari ini tindak lanjut dari Politeknik dengan bupati kemarin. Karena dilihat PPPK paruh waktu kita itu jumlahnya lumayan banyak. Hari ini ada 200 peserta sepertinya yang ikut,” tambahnya.
Kendati dorongan untuk berkuliah sudah digaungkan, Anggun secara terbuka menyebutkan bahwa saat ini belum ada alokasi khusus berupa anggaran beasiswa dari Disdikpora. Fasilitas finansial tersebut masih dalam tahap perencanaan dan kajian matang dari unsur pimpinan daerah.
Peluang pemberian beasiswa bagi PPPK paruh waktu tetap terbuka lebar karena opsi tersebut sedang dipertimbangkan serius oleh Bupati Kudus bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus demi meringankan beban biaya pendidikan pegawai.
“Kemarin masih dipikirkan oleh Pak Bupati dan ketua DPRD. Karena ketua DPRD itu salah satu dari pengurus yayasannya. Kemarin dia juga ikut mendorong agar teman-teman di Pemkab yang masih berijazah SMA untuk bisa ikut. Nanti kalau memang itu memungkinkan, diberikan beasiswa,” terangnya.
Menutup keterangannya, Anggun menginformasikan bahwa tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) untuk tahun ajaran 2026/2027 diperkirakan akan mulai dibuka pada Oktober 2026 mendatang.
Ia pun berpesan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang berminat agar aktif memantau perkembangan informasi resmi demi masa depan karier yang lebih baik. (J05/A01)
