Jurnalpantura.id, Kudus – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, kembali dihadapkan pada persoalan minimnya peserta didik baru.
Sekolah tersebut hanya menerima tiga murid baru, jumlah yang sama dengan capaian pada tahun ajaran sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD 5 Hadipolo, Solichul Hadi, mengungkapkan bahwa sebenarnya terdapat lima calon peserta didik yang mendaftar.
Namun, dua di antaranya tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran karena belum memiliki akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan administrasi.
“Kita sudah mau bantu untuk uruskan pembuatan akta kelahiran dari anak itu, tapi dari pihak orang tua tidak bergerak, jadinya ya bagaimana,” ujar Hadi saat ditemui di sekolah, Selasa, 14/7/2026.
Menurut Hadi, rendahnya jumlah pendaftar tidak lepas dari stigma yang selama ini melekat pada SD 5 Hadipolo sebagai “sekolah anak kampung sosial”.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah lain, meski pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya promosi hingga mendatangi rumah-rumah warga.
“Kita sudah door to door untuk yang punya anak bisa sekolah di sini, tapi karena stigma sekolah kampung sosial membuat masyarakat tidak berminat. Jadi kebanyakan murid yang ada di sini ya anak dari kompleks kampung sosial,” katanya.
Saat ini, jumlah siswa SD 5 Hadipolo hanya mencapai 29 orang. Rinciannya meliputi tiga murid kelas I, tiga murid kelas II, lima murid kelas III, tujuh murid kelas IV, tujuh murid kelas V, dan empat murid kelas VI.
Penurunan jumlah peserta didik disebut telah berlangsung cukup lama dan semakin terasa sejak masa pandemi Covid-19 pada 2023.
Hadi menjelaskan, pembelajaran jarak jauh saat pandemi membuat sebagian anak terbiasa berada di rumah sehingga motivasi untuk kembali bersekolah menurun.
Di sisi lain, tidak sedikit anak yang setelah pulang sekolah harus membantu mencari nafkah dengan mengamen, berjualan, hingga meminta-minta di jalan.
“Karena kelamaan di rumah jadinya pada sekolah juga sedikit malas. Apalagi yang anak-anak sini itu juga setelah sekolah langsung disuruh bekerja, ada yang mengamen, jual rujak, ada yang minta-minta juga,” ungkapnya.
Selain menghadapi keterbatasan jumlah murid, sekolah juga mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Saat ini hanya terdapat enam guru yang bertugas, terdiri atas dua guru PPPK penuh waktu, tiga guru PPPK paruh waktu, dan satu guru tidak tetap, sehingga beberapa guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
Hadi juga mengungkapkan adanya tantangan dalam proses belajar mengajar karena sebagian orang tua meminta anak-anak mereka pulang tepat pukul 12.00 WIB agar dapat dijemput untuk bekerja.
“Jadi kadang ada yang sampai mengantuk di kelas ya kalau ditanya itu karena capek habis jualan atau kerja ngamen di jalan,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat menghadirkan solusi agar anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik dan nyaman. (J05/A01)
