Jurnalpantura.id, Kudus – Proyek revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras) di SDN 4 Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, menjadi sorotan menyusul adanya perubahan nilai anggaran dan penggunaan metode manual dalam proses pengecoran.
Pada tahap pengajuan, proyek revitalisasi tersebut diketahui memiliki anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Namun, memasuki tahap pengerjaan fisik, nilai anggaran berubah menjadi Rp984.989.944,29.
Perubahan tersebut turut memunculkan pertanyaan terkait pelaksanaan proyek di sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala SDN 4 Undaan Kidul, Arif Wijayanto, menjelaskan perubahan anggaran terjadi setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap kondisi bangunan.
Pengecekan tersebut dilakukan setelah proses MC-0 di lokasi oleh pihak terkait dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Untuk anggaran yang pertama itu Rp 1,1 M saat pengajuan kita. Terus setelah MC-0, pengecekan ulang di lokasi ada keretakan dan yang lainnya itu turun menjadi Rp 900 juta sekian, gitu,” ujar Arif saat ditemui di sekolah, Kamis, 10/9/2026.
Arif menegaskan, proses pengajuan hingga bantuan revitalisasi diterima sekolah telah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Menurutnya, proses tersebut mencakup perencanaan, penunjukan pelaksana pekerjaan, hingga pengawasan selama proyek berlangsung.
Adapun revitalisasi tersebut mencakup sejumlah pekerjaan, di antaranya renovasi dua ruang kelas dengan perubahan bagian genteng menjadi dak, renovasi dua ruang kelas lainnya, renovasi toilet, serta pembangunan toilet baru.
Penambahan ruang juga dilakukan karena sekolah mengalami keterbatasan jumlah kelas.
“Karena kekurangan kelas dan kita mendapatkan bantuan juga kondisinya sudah rusak, pengisian dari Dapodik dan alhamdulillah dapat. Dan di sini karena lokasinya sangat sempit, jadi penambahan ruang kelas ke atas,” jelasnya.
Sementara itu, sorotan lain muncul dari metode pengecoran yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat bantu molen.
Arif mengatakan kondisi lahan sekolah yang terbatas menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan metode tersebut, terlebih terdapat banyak material yang berada di sejumlah sudut area sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat penggunaan alat bantu seperti molen menjadi kurang memungkinkan. Meski demikian, pihak sekolah menyatakan akan tetap melakukan pemantauan terhadap proses pengerjaan untuk memastikan pembangunan berjalan optimal.
“Untuk penunjukan kita langsung mencari sendiri untuk pelaksana. Dan dari sekolah lah atau panitia P2SP, gitu. Pembuat perencana kita ambil dari Purwodadi karena keterbatasan waktu, dan kebetulan saya asli Purwodadi,” ungkap Arif.
Proyek revitalisasi yang sempat mengalami penundaan sekitar satu bulan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari, atau paling lambat pada 19 November 2026.
Selama proses pembangunan berlangsung, sebanyak 98 siswa sementara mengikuti kegiatan belajar mengajar di sejumlah lokasi alternatif.
“Saat ini siswa belajar di rumah guru, rumah warga dan musala. Total siswa kita ada 98 anak. Kita pindahkan karena lokasinya juga tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pembelajaran di sekolah,” pungkasnya. (J05/A01)
