Jurnalpantura.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendorong adanya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan meminta setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusun data infografis mengenai dampak program tersebut.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, mengatakan data yang disajikan SPPG nantinya tidak hanya menggambarkan capaian dari sisi kesehatan maupun pemenuhan gizi penerima manfaat.
Menurutnya, keberadaan MBG juga perlu dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.
“Tadi kita lakukan beberapa evaluasi terakiat capaian MBG dan dampak terhadap kesehatan, ekonomi, sosial dan dampak lainnya. Kalau bisa membuat infografis, perkembangan dampak MBG kepada masyarakat,” ujar Sam’ani dalam Dialog Program MBG di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu, 2/9/2026.
Menurut Sam’ani, penyajian data secara visual dapat membantu pemerintah dan masyarakat melihat perkembangan program MBG secara lebih mudah. Data tersebut juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.
Dialog MBG yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus tersebut diikuti sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Mulai dari mitra SPPG, kepala SPPG, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut hadir dalam forum tersebut.
Sam’ani menekankan bahwa evaluasi diperlukan agar pelaksanaan MBG di Kudus dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam aspek keamanan pangan. Pemerintah daerah berharap potensi persoalan yang dapat merugikan penerima manfaat bisa dicegah sejak awal.
“Agar program ini menjadi baik, agar apa yang tidak kita inginkan seperti keracunan bisa dihindarkan,” tambahnya.
Ia menyebut pelaksanaan MBG di Kabupaten Kudus hingga kini telah berjalan dengan lancar. Dari sisi pengawasan, Sam’ani juga mengungkapkan bahwa sejumlah SPPG telah mulai terhubung dengan aplikasi Kudus Sehat, sesuai dengan usulan agar sistem CCTV dapat diintegrasikan dengan aplikasi tersebut.
“Ini 118 SPPG yang sudah operasional di Kudus, dan sudah ada yang terkoneksi dengan aplikasi Kudus Sehat. Artinya masyarakat bisa mengakses, termasuk mana saja penerima manfaatnya,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Kudus, Febria Setyaningrum, menyampaikan bahwa keberadaan MBG juga memberikan peluang terhadap penguatan ekonomi lokal. Ia mengatakan penyerapan bahan baku dari pelaku UMKM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.
“Dari tingkat Provinsi Jawa Tengah menekankan agar mengambil dari UMKM di wilayah setempat,” ujarnya.
Febria menambahkan, kerja sama dengan UMKM tidak harus dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat, selama bahan yang dipasok memenuhi ketentuan.
“Untuk menggandeng UMKM memang tidak harus melalui penyuratan, bisa langsung dilakukan langsung asalkan kualitas dan harganya sesuai dengan persetujuan,” tukasnya. (J05/A01)
