Jurnalpantura.id, Kudus – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mulai menyiapkan skema pemantauan untuk mengetahui dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kondisi kesehatan dan pertumbuhan penerima manfaat.
Kepala DKK Kudus Abdul Hakam mengatakan, pemantauan diperlukan agar manfaat MBG dapat diukur secara objektif. Program tersebut diharapkan mampu membantu memperbaiki kondisi gizi anak sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting.
“Impak dari pemberian MBG di sekolahan. Semua puskesmas itu harus mengampu semua murid-murid yang mendapatkan MBG,” kata Hakam, Selasa, 8/922026.
Dalam pelaksanaannya, setiap puskesmas diharapkan memiliki peran dalam memantau siswa penerima MBG di wilayahnya.
Pengukuran kondisi anak akan dimulai dengan mencatat data dasar berupa berat dan tinggi badan yang nantinya menjadi pembanding untuk melihat perubahan setelah program berjalan.
DKK Kudus akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) dalam proses pendataan tersebut. Selain itu, Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan kesehatan serta status gizi siswa di lingkungan sekolah.
Hakam memperkirakan perubahan kondisi gizi siswa mulai dapat dievaluasi setelah program berjalan sekitar tiga hingga enam bulan.
Data yang dikumpulkan pada September akan dibandingkan dengan hasil pengukuran berikutnya pada Desember, sehingga gambaran awal dampak MBG diharapkan dapat terlihat pada Januari.
Menurut Hakam, indikator keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari kenaikan berat badan siswa. Pemberian makanan bergizi juga harus memperhatikan kebutuhan setiap anak agar peningkatan asupan tidak menyebabkan persoalan baru, termasuk kelebihan berat badan.
“Kita harapannya ke arah mengurangi stunting. Tapi selain itu, jangan sampai dengan adanya MBG malah menjadikan banyak obesitas,” tegasnya.
Potensi obesitas menjadi perhatian, khususnya bagi siswa yang berada di kawasan perkotaan dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih baik.
Apabila pemantauan menunjukkan adanya peningkatan kasus kelebihan berat badan, DKK Kudus berpeluang memberikan rekomendasi terkait penyesuaian menu, meskipun mekanismenya masih dibahas karena MBG merupakan program nasional.
“Skema ini masih dalam tahap pembahasan karena MBG merupakan program nasional yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkap Hakam.
Untuk menjaga efektivitas pemantauan tanpa menambah beban sekolah, pengukuran berat badan direncanakan setiap tiga bulan dan tinggi badan setiap enam bulan.
DKK juga akan memperhatikan aspek kebersihan penyelenggaraan MBG, termasuk pengelolaan limbah dan sarana yang mengalami kebocoran melalui koordinasi lintas sektor. (J05/A01)
