Jurnalpantura.id, Kudus – Komisi D DPRD Kabupaten Kudus kembali menggelar rapat lanjutan membahas data calon penerima program Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) tahun 2026 pada Kamis, 11/12/2025.
Namun, hingga rapat berlangsung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus belum juga menyampaikan data final yang dapat dijadikan dasar penetapan penerima program unggulan Bupati Kudus tersebut.
Kondisi itu akhirnya membuat Komisi D memberikan tambahan waktu hingga pekan depan sebelum memberikan rekomendasi pembuatan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima TKGS 2026.
Anggota Komisi D, Endang Kursistiyani, menilai data yang disampaikan Disdikpora masih belum jelas dan tidak cukup rinci untuk dijadikan acuan. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam penetapan calon penerima.
Ia menegaskan seharusnya data dipaparkan dalam bentuk tabel dengan pembagian yang rinci dan terstruktur.
“Siapa yang berhak dan tidak berhak menerima, kalau ada yang tidak diinput alasannya apa, rentang waktunya kapan dijelaskan. Karena ada perubahan satu angka saja sudah sangat berpengaruh,” ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, akhirnya memberikan skorsing terhadap rapat lantaran data yang dipaparkan belum siap. Ia meminta agar rapat dilanjutkan pada Kamis, 18 Desember 2025.
Menurutnya, program TKGS merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kudus yang harus dijalankan dengan penuh ketelitian.
“Kami sepakat, laporan data ini harus fix tanggal 18 nanti, supaya data update dipastikan dan dana APBD ini bisa dikawal,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, memaparkan bahwa proses verifikasi ulang tahap kedua masih berlangsung hingga 15 Desember 2025.
Dari hasil verifikasi sementara, ditemukan 173 data invalid dan 8.514 data valid calon penerima TKGS yang telah masuk aplikasi.
Selain itu, terdapat 198 guru yang belum masuk aplikasi dan kini tengah menunggu verifikasi ulang untuk memastikan kevalidan data mereka.
“Ada beberapa alasan kenapa data tidak masuk atau tidak valid, misalnya kualitas file terlalu besar, file tidak terbaca, atau adanya perbedaan NIK,” terang Anggun.
Pihak Disdikpora memastikan akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data, baik yang invalid maupun yang belum masuk sistem, termasuk pengecekan ulang terhadap 8.514 guru di 1.576 lembaga pendidikan.
Anggun berharap tahap verifikasi kedua ini dapat menghasilkan data yang benar-benar valid untuk dipaparkan dalam rapat lanjutan pekan depan. (J05/A01)
